matamaduranews.com-Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebut, OTT terhadap Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang, Jawa Tengah terkait lelang jabatan dan pungutan tak sah dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pemalang. "Berkaitan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan," ujar Ghufron seperti dikutip sindonews, MNC Portal Indonesia, Jumat (12/8/2022). Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/8) malam bersama puluhan orang di Gedung DPR, Jakarta. Mukti Agung Wibowo ditangkap karena diduga terlibat dalam sejumlah praktik suap, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Kata Ghufron: Bupati Mukti diduga sebagai pihak yang menerima suap. Hingga saat ini, tim KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di Jakarta dan Pemalang. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. "Tim lidik KPK sedang memeriksa pada saatnya nanti akan kami jelaskan secara lebih detail," ungkap Ghufron. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum mengetahui lengkap sebab musabab Bupati Mukti terkena OTT KPK di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. "Ini peringatan untuk semuanya, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu," kata Ganjar seusai acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem, Semarang seperti dikutip jppn, Jumat 12 Agustus 2022. Ganjar mengaku telah mewanti-wanti para kepala daerahnya untuk tidak terlibat atau berbuat di luar jalur untuk melancarkan aksi korupsi. "Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan," ujarnya. Ganjar menyayangkan OTT yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Pemalang tersebut. Dirinya belum mengetahui secara rinci penyebab KPK menangkapnya. "Tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tuturnya. Ganjar juga belum bisa memastikan OTT Bupati Pemalang lantaran komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan berpotensi korupsi. (*)