Viral. Heboh. Publik bertanya. Kasus apa yang menimpa salah satu Kades di Sumenep sampai diperiksa penyidik KPK. Menjelang pelaksanaan Pilpres 14 Februari 2024. Publik Sumenep dibuat kaget mendengar kabar ada salah satu Kades di Sumenep sedang diperiksa penyidik KPK di Mapolres Sumenep. Kehebohan itu pun beragam informasi yang berseliweran. Ada yang menyebut terkait program Hibah Bansos Pemprov Jatim. Juga ada yang menyebut laporan dugaan pekerjaan fiktif program pusat. Bahkan ada media online memberitakan dugaan korupsi puluhan miliar anggaran Disdik Sumenep yang disidik KPK. Padahal, berita yang beredar di media online. Kades diperiksa KPK. Bukan pegawai Disdik Sumenep. Informasi lain menyebut, KPK mendapat laporan ada program Rp 200 juta yang perlu ditangani KPK. "Sebenarnya program itu bukan fiktif. Programnya dikerjakan. Hanya ada laporan. KPK menindaklanjuti laporan itu," sebut sumber itu. Nama Kades pun buka tutup. Media hanya menulis salah satu Kades di Kecamatan Saronggi yang diperiksa penyidik KPK di Mapolres Sumenep, Rabu sore, 17 Januari 2024. Ketua AKD Sumenep, Miskun Legiyono saat dihubungi belum memastikan nama Kades yang diperiksa KPK. Soal Kades Langsar, Kecamatan Saronggi dan Kades Ambunten Barat yang diberitakan salah satu media online. Legiyono mengaku juga mendapat informasi. "Saya tak pernah memastikan nama Kades yang diperiksa KPK, ya. Saya mengaku juga mendengar dari informasi yang berkembang. Bahkan saya baru ngerti kalau ada Kades diperiksa KPK dari media," tutur Kades Pangarangan, Kota Sumenep ini memberi klarifikasi via telpon Kamis malam, 18 Januari 2024. Sampai berita ini diturunkan. Kontributor Mata Madura belum mendapat konfirmasi dari sumber resmi terkait pemeriksaan salah satu Kades di Mapolres Sumenep kemarin. Mata Madura mengutus kontributor untuk menemui Kades Langsar, Kecamatan Saronggi untuk menanyakan langsung kebenaran informasi itu. Media punya kewajiban memberitakan secara tuntas terkait informasi yang menjadi atensi publik. Kabar salah satu Kades di Sumenep yang diperiksa KPK bagian dari atensi publik itu. Informasi utuh dari media dibutuhkan publik. Biar tak silang informasi beredar hingga berkembang biak menjadi informasi hoax. Asosiasi Wartawan di Sumenep tak terhitung jumlahnya. Hampir tiap tahun sejak Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Terdengar Asosiasi Wartawan berdiri dan ada pelantikan pengurus. Dari banyak asosiasi wartawan itu tak satu pun media yang bisa menghadirkan informasi utuh. Apa sebenarnya yang diperiksa KPK di Mapolres Sumenep. Bagaimana persoalan sebenarnya sampai jauh-jauh KPK datang ke Sumenep untuk memeriksa Kades. Publik hanya dikagetkan berita salah satu wartawan media online yang mengaku terintimidasi saat petugas KPK menghapus paksa file foto di smartphone rekan-rekan wartawan media online sambil menakut-nakuti para awak media. Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti tak banyak memberi komentar soal penyidik KPK memeriksa salah satu Kades di ruangan Pidkor Polres Sumenep. AKP Widi hanya membenarkan terkait keberadaan KPK yang meminjam salah ruangan Mapolres Sumenep. "Iya, ruang kami dipinjam, informasi lebih lanjut silakan hubungi humas KPK," pungkas Widiarti. (hambalirasidi)