matamaduranews.com-Lima Kabupaten di Jawa Timur yang menjadi daerah percontohan atau pilot project percepatan penanganan kemiskinan ekstrem menjadi tanda tanya bagi politisi Indrapura dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Hairul Anwar, Ketua Kadin Sumenep menyebut kriteria daerah/kabupaten yang menjadi objek percontohan atau pilot project percepatan penanganan kemiskinan ekstrem tak jelas. Sebab, katanya, Kabupaten Sampang yang menduduki paling tinggi angka kemiskinannya luput dari objek pilot project percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Begitu pun dengan Kabupaten Bojonegoro dengan kekayaan APBD melimpah masih masuk objek pilot project penurunan kemiskinan. Hairul mengaku bingung dengan kriteria objek kabupaten pilot project seperti yang dibuat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Saya melihat kriteria daerah atau kabupaten miskin yang menjadi objek pilot project  penurunan kemiskinan tak jelas. Masak daerah penghasil Migas kok masuk daerah miskin. Ini kriterianya tak jelas," terang Hairul kepada Mata Madura,  Kamis (30/9/2021). Hairul merinci hasil BPS tahun 2019 dari 10 Kabupaten Termiskin di Jatim dengan angka kemiskinan tertinggi sebagai berikut: Kabupaten Sampang angka kemiskinan tertinggi dengan 20,71 %. Kemudian disusul Kabupaten Sumenep dengan angka kemiskinan 19,48 %. Kabupaten Bangkalan dengan angka kemiskinan 18,9 %. Kabupaten Probolinggo dengan angka kemiskinan 17,7 %. Kabupaten Tuban 14,58 %. Kabupaten Ngawi 14,39 % Kabupaten Pamekasan 13,95 % Kabupaten Pacitan 13,67 % Kabupaten Bondowoso 13,33 % Kabupaten Lamongan 13,21 %. Menurut Hairul, Kabupaten Bojonegoro tak masuk 10 besar kabupaten/daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi versi BPS tahun 2019. Karena, APBD Bojonegoro tergolong kabupaten paling tinggi se Indonesia karena sebagai daerah penghasil Migas Blok Cepu. "Lihat APBD Bojonegoro saja Rp 7,5  triliun. Ini kenapa kok masuk daerah objek pilot project penurunan angka kemiskinan ekstrem?," tanya Hairul keheranan. Hal senada juga disampaikan Mathur Husyairi. Anggota DPRD Jawa Timur ini, menilai Wapres KH Ma'ruf Amin kurang mengerti kondisi daerah/kabupaten miskin di Jawa Timur. "Karena kebijakan top down, kesannya Wapres tak paham data dan persoalan kemiskinan di Jawa Timur," terang Mathur kepada Mata Madura, Kamis via WhatsApp. Kata Mathur, kelima Kabupaten yang menjadi objek pilot project percepatan penanganan kemiskinan ekstrem tak selaras dengan data BPS. Apalagi, sambungnya, Pemprov Jatim tak memiliki tim independen sebagai pembanding angka kemiskinan daerah. "Ini pilot project, saya yakin hasilnya tak akan optimal karena salah sasaran.  Kenapa Kabupaten Sampang tak masuk kategori, apa ketentuan kriteria nya?," sambung politisi Indrapura ini. Dikatakan, Kabupaten Sampang memiliki angka kemiskinan paling di Jawa Timur tapi tak masuk daerah percontohan untuk diturunkan angka kemiskinannya. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro dengan APBD paling kaya antar Kabupaten se Indonesia. Tapi masuk dalam daftar Kabupaten miskin sehingga perlu diintervensi untuk diturunkan angka kemiskinan warganya. Seperti diberitakan sebelumnya, saat Wapres KH Ma’ruf Amin memimpin Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama dengan Gubernur dan Bupati secara virtual Selasa (28/9/2021) menyebut, ada Lima Kabupaten di Jawa Timur yang menjadi  pilot project program penurunan angka kemiskinan ekstrem. Lima Kabupaten itu, Bangkalan, Sumenep, Lamongan, Probolinggo dan Bojonegoro. Wapres menjelaskan, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang terpenting adalah penajaman program. Mulai dari program Pemerintah Pusat maupun program Pemerintah Daerah agar tepat sasaran, serta menentukan lokus prioritas. "Anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan, tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem," bebernya. Lebih lanjut, Ma'ruf memaparkan bahwa di lima kabupaten, Jawa Timur yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 508.571 jiwa. Total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 265.180 rumah tangga. Menurut Wapres Ma'ruf, jumlah warga miskin di Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa. Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa. Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa. Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa. Karena itu, Wapres minta kepada Bupati agar menentukan lokus prioritas untuk memfokuskan sumber daya guna mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut. "Untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem seperti arahan Bapak Presiden kita perlu menentukan lokus prioritas agar kita dapat memfokuskan sumber daya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem," pungkasnya. (hambali rasidi)