matamaduranews.com-PAMEKASAN-Pupus sudah harapan ribuan fans Nissa Sabyan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur untuk bertemu penyanyi pujaannya. Sebab, seperti yang ditegaskan Kabag Kesra Pamekasan, Achmad Zaini, M.Pd.I, Pemkab memutuskan membatalkan konser amal bertajuk “Dari Madura untuk Palestina” yang menghadirkan penyanyi cantik itu. “Berhubung sesuatu dan lain hal, kami memutuskan untuk membatalkan konsernya. Tapi bukan kedatangan Nissa Sabyan-nya,” tutur Achmad Zaini kepada Mata Madura, Jumat (31/1/2020) kemarin. Menurut mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Pamekasan itu, pembatalan konser bukan karena dem atau tekanan siapapun. Pemkab tak merasa tertekan dan itu murni karena pertimbangan dan masukan dari banyak pihak. "Tapi untuk tetap memberikan ruang bagi para fans Nissa Sabyan, Pemkab mengubah acara konser tersebut menjadi “Meet and Great” atau semacam jumpa fans," jelas Zaini. Sementara itu, Baisuni, pengusaha muda Pamekasan yang juga alumni GMNI Pamekasan sangat menyayangkan pembatalan konser "Dari Madura untuk Palestina" tersebut. “Pembatalan ini bagaimanapun akan menjadi distrust bagi kalangan pengusaha dan investor terhadap kenyaman investasi dan iklim berusaha di Pamekasan,” ungkap Baisuni, Jumat (31/01/2020). Seharusnya, lanjut mantan aktivis Pamekasan itu, Pemkab memiliki konsistensi berpikir dalam mengelola pemerintahan Pamekasan. Konsistensi berpikir itu, kata Baisuni hanya dimiliki apabila Pemkab mampu memahami persoalan dengan baik. "Dan pemahaman yang baik pastinya akan menghasilkan tindakan yang baik pula. Makanya, Pemkab harus kokoh pada prinsip, karena pengusaha hanya membutuhkan konsistensi sikap dan kepastian hukum sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan investasi," ujar Baisuni. Karena itu, alumni Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar asal Palengaan tersebut mengharap semua pihak bisa memelihara kondusifitas Pamekasan. “Jujur, meskipun mantan aktivis mahasiswa, saya tidak bangga dengan julukan Pamekasan sebagai Kota Serbu Demo,” tutur Baisuni. Pria yang saat ini menjadi pengusaha konstruksi itu memandang bahwa maraknya demo tidaklah berarti naiknya indeks pemahaman demokrasi. Menurutnya, hal ini adalah menunjukkan tidak lancarnya jalur komunikasi. "Justru di sini saya melihat adanya miskomunikasi, sehingga ini perlu jadi perhatian semua pihak, utamanya Pemkab Pamekasan," pungkas Baisuni. Johar Maknun, Mata Pamekasan