matamaduranews.com-BANGKALAN-Pasca penertiban lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Alun-alun Bangkalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan, kini beberapa PKL mulai mengeluh. Keluh kesah ini salah satunya diungkapkan penjual kopi bernama Bu Darmi (47). Ia sangat menyayangkan penertiban yang dilakukan Satpol PP Bangkalan yang dinilai tanpa solusi. Ibu satu anak tersebut menuturkan, dirinya harus menelan pil pahit, karena sepinya pembeli di tempat yang baru. Bu Darmi terpaksa berjualan di gang sempit, demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan tanpa alasan Bu Darmi mengeluh. Pertama, di tempat biasa berdagang sudah tidak dibolehkan lagi, sehingga terpaksa berjualan di gang sempit sebelah selatan Kodim 0829 Bangkalan. "Saya terpaksa berjualan di sini, soalnya sepi pengunjung. Saat ini di tempat biasa tak dibolehkan sama Satpol PP, mau kembali lagi saya gak berani," kata Bu Darmi pada Mata Madura, Rabu (15/01/2020). Kedua, kata penjual kopi itu, seharusnya pemerintah dapat memberikan solusi. Yakni memberikan tempat yang layak untuk para PKL, bukan lantas main usir tanpa solusi. Bu Darmi mengaku dagangannya jadi sepi sejak pindah tempat. Namun ia tak bisa berhenti jualan, karena sumber penghasilan satu-satunya hanya dari berjualan kopi yang sudah lama ia jalani itu. "Di sini sepi, siapa yang mau datang ngopi ke sini. Selain tidak terlihat pengunjung, tak ada tempat duduk buat pengunjung. Jika begini pembeli semakin tidak minat pada pedagang kecil seperti kami, apalagi pemerintah tak memberikan solusi usai diusir," tuturnya saat ditemui Mata Madura. Hal senada dikeluhkan Abdul (40), seorang pedagang es degan. Pria paruh baya tersebut mengeluhkan gang sempit yang ditempatinya saat ini, karena sepi dari pengunjung. Sehingga, penghasilannya menurun drastis. Abdul bercerita, penghasilannya saat sebelum dipindah bisa mencapai Rp 300 ribu perhari. Namun, sejak dipindah berkurang sampai dua kali lipat. "Pedagang es degan seperti saya memang butuh yang ada tempat duduknya. Kalo kayak gini, sempit, pembeli harus berdiri, siapa yang mau mampir. Mikir dua kali untuk mampir ke sini," ujarnya. Karena itu, baik Bu Darmi, Abdul, maupun PKL lainnya berharap bisa kembali ke tempat berdagang sebelumnya. Setidaknya, pemerintah menyediakan lahan untuk memperhatikan pedagang kecil seperti mereka. "Kami harap bisa cepat kembali ke tempat kami yang lama. Di sini sepi, Mas, tak ada pengunjung. Seharusnya pemerintah juga memperhatikan nasib pedagang kecil seperti kami. Karena ini sumber pendapatan kami," keluh Abdul. Sementara Koordinator PKL, Adi Pasundan menyebut penertiban oleh Satpol PP itu tidak akan berdampak baik, bahkan akan meningkatkan pengangguran di Bangkalan. Sebab jika para PKL ditertibakan tanpa solusi yang tepat  akan mematikan penghasilan rakyat kecil. "Seharusnya jika memang mau ditertibkan diarahkan dan direlokasikan, supaya PKL ini tetap berjualan seperti biasanya. Kasihan mereka berpenghasilan dari berjualan, bukan digaji dari pemerintah," ungkapnya. Adi mengeluhkan tidak adanya surat peringatan terlebih dahulu dari Satpol PP dalam penertibannya. Tindakan yang dilakukan Satpol PP sebelumnya hanya melarang untuk tidak boleh berjualan lagi. "Seharusnya kan ada surat. Sekarang tidak ada, hanya melarang tidak boleh berjualan di sini lagi. Itupun dari lisan, tidak ada surat edaran," keluhnya. Adi berharap, para PKL tetap bisa berjualan di tempat asalnya. Mereka siap dirapikan, bukan untuk dipindahkan. "Kami harap PKL bisa kembali berjualan di tempat semula. Dirapikan saja, tak harus dipindahkan, biar perekonomian rakyat tetap berjalan," harapnya. Syaiful, Mata Bangkalan