matamaduranews.com-BANGKALAN-Guru SMA dan SMK Swasta di Bangkalan curhat kepada Mathur Husyairi tentang berbagai problem di dunia pendidikan. Anggota DPRD Jawa Timur itu mendapatkan curahan hati dari sejumlah Kepala SMA dan SMK Swasta se-Kabupaten Bangkalan saat menggelar Serap Aspirasi II pada konstituennya, Selasa (15/09/2020). Kali ini, Reses politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu berlangsung di SMA PGRI 2 Bangkalan, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah. Sebagai pengantar Reses, Mathur menyebut DPR memiliki amanah untuk memperjuangkan hak masyarakat, utamanya di bidang pendidikan yang merupakan mitra kerjanya di Jawa Timur. Mathur menegaskan, dirinya hadir untuk mendengarkan aspirasi guru dan Kepala SMA/SMK Swasta Kabupaten Bangkalan yang nantinya akan diperjuangkan di kursi parlemen. Curhat pertama disampaikan Ketua MKKS SMK Swasta Bangkalan, KH Muhdori. Informasinya, enam bulan ke depan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) swasta tidak akan dicairkan, sedangkan untuk SMA Negeri masih tetap berjalan. "Sekolah swasta digantung keputusannya, sedang Negeri masih terus berjalan," keluhnya di hadapan Mathur, Selasa (15/09/2020). Hal lain yang juga dikeluhkan KH Muhdori adalah soal operasional sekolah di desa sangat minim, sedangkan jumlah muridnya bisa mencapai 30 sampai 40 ke atas. "Dengan kondisi operasional minim, ketakutan kami juga selalu dihantui oleh oknum LSM yang datang, baik itu memeras ataupun mencari-cari kesalahan," ungkapnya. Apalagi urusan pembangunan fasilitas sekolah, KH Muhdori melihat Bangkalan sangat sedikit mendapat dana hibah. Sementara kabupaten lain di Madura bisa dua kali lipat angkanya dari Bangkalan. "Kami mohon atensinya bagi sekolah yang tidak layak huni, bisa disegerakan mendapat fasilitas yang memadai," pintanya. Curhat selanjutnya dari H Samsul, Ketua MKKS SMA Swasta di Bangkalan. Dia mengeluhkan soal pembangunan fasilitas pendidikan. Fakta di lapangan, sekolah yang memiliki jaringan kuat sering mendapat bantuan sarana prasarana sekolah. Sedangkan yang tidak memiliki jaringan, sekolahnya sampai mau ambruk. "Artinya, yang besar makin besar sekolahnya. Sedangkan yang kecil makin tertindas. Kami minta solusi dengan pak Mathur," keluh H Samsul. Tak hanya itu, dia juga mengeluh soal bantuan paket internet yang hanya terbatas pada aplikasi tertentu untuk pembelajaran daring. "Sampaikan pada Menteri Pendidikan, jika bantuan kuota internet jangan dibatasi aplikasi tertentu. WhatsApp dan Facebook tak bisa digunakan, padahal kami ngirim tugas pada anak didik melalui aplikasi tersebut," pinta H Samsul. Atau, lanjut Ketua MKKS SMA Swasta Bangkalan itu, biar lebih efektif pembelajaran daring menggunakan televisi swasta saja. "Kami khawatir, saat ini anak didik belajar di rumah hanya bermain game online yang itu sangat merusak," ujar Samsul. Keluhan selanjutnya adalah soal kepala sekolah harus punya Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018. NUKS itu sebagai syarat kepala sekolah menandatangani ijazah siswanya. Tanda tangan kepala sekolah yang belum mengantongi NUKS di ijazah akan dianggap tak sah sebagai dokumen Negara. Begitu juga dengan dana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah akan mendapat dana BOS kalau kepala sekolahnya punya NUKS. "NUKS jangan menjadi beban, tapi justru menjadi solusi peningkatan kompetensi kepala sekolah. Apalagi masih banyak kepsek yang tidak memiliki NUKS," keluh Samsul. Menanggapi banyaknya curhatan, Mathur memberikan jawaban satu-persatu. Perihal BPOPP, dia berjanji akan tetap mendesak BPOPP SMA dan SMK swasta supaya tetap dicairkan. Sementara perihal dana BOS, belajar dari pengalaman menjadi kepala sekolah 6 tahun di SMP swasta, Mathur meminta juknis regulasi dana BOS dikaji ulang agar dibuat lebih simpel. Yang penting, ia meminta laporan RKAS sekolah benar. Dana BOS harus digunakan dengan rill dan jangan dibuat honor guru 20 persen lalu memanipulasi SPJ. "Beli ini itu, tetapi uangnya dibuat bayar honor guru, karena itu tidak tercover. Akhirnya ngakalin SPJ," ungkapnya. Perihal NUKS, Mathur mengaku baru mendapat informasi tersebut. Namun, ia akan segera membicarakan problem itu dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur. "Bagaimana memecahakan persoalan NUKS. Kami kaji. Jika Kepsek tidak mempunyai NUKS, masa harus ditandatangani dengan Kepsek lain. Kan itu sudah salah aturan," ujar politisi PBB itu. Adapun soal program Tistas, Mathur beserta anggota di Komisi E akan mengevaluasi kembali agar pemenuhan pembelajaran di sekolah dapat mendekati ideal. Karena jika infrastruktur ruang kelas minim, proses pembelajaran tidak akan berjalan secara optimal. Sementara jika ada pembatasan jumlah siswa, maka lembaga tidak akan dapat bantuan. "Gimana bisa siswa mau belajar optimal dan normal ketika ruang kelas tidak punya. Apalagi informasi tadi itu harus ada syarat minimum 100 siswa untuk mendapatkan bantuan," katanya bernada kesal. Untuk itu, Mathur akan pertanyakan regulasi yang membatasi lembaga swasta untuk mendapat bantuan rehab RKB tersebut. Karena dirinya baru tahu bahwa selama ini ada pembatasan maksimal jumlah siswa. "Jika hanya permainan untuk menganaktirikan sekolah swasta, saya akan terobos itu. Lembaga swasta juga harus mendapat bantuan RKB, tidak boleh ada anak bangsa yang sekolahnya numpang terus," tegasnya. Syaiful, Mata Madura