matamaduranews.com-SUMENEP-Pemkab Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,8 miliar untuk program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tahun 2022. Kepala DPRKP dan Perhubungan Sumenep, Moh. Jakfar melalui Ferry Agrianto mengatakan, anggaran sebesar Rp 3,8 M untuk program RTLH itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. "Alokasinya Rp 3,8 M. Sekarang nominalnya Rp 20 juta untuk masing-masing penerima. Kalau yang dulu kan beda-beda, ada yang Rp 15 juta, ada yang Rp 17,5 juta," kata Ferry saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 8 Februari 2022. Pejabat Penata Ruang Ahli Muda itu menyampaikan, DPRKP dan Perhubungan Sumenep tahun ini menyamakan nominal bagi penerima bantuan dengan RTLH yang bersumber dari DAK dan APBN. Hal itu kata, Ferry, supaya tidak ada ketimpangan jumlah bantuan. "Kalau untuk proporsinya tetap, sebesar Rp 17,5 juta untuk material, sisanya untuk ongkos tukang," jelas Ferry. Anggaran RTLH sebesar Rp 3,8 M tersebut diperuntukkan kepada 176 calon keluarga penerima manfaat (KPM). Para calon penerima RTLH tersebut tersebar di sejumlah kecamatan se-Kabupaten Sumenep. "Calon penerimanya tersebar di Kecamatan Sapeken, Pragaan, Manding, Dasuk, Ambunten, Pasongsongan, Talango, Raas, Gayam, Giligenting, Bluto, Lenteng, Rubaru, dan Kalianget," ungkap Ferry. Pembahasan anggaran untuk program RTLH 2022 sudah dilakukan bulan Agustus 2021. Sedangkan usulan calon KPM berasal dari proposal pengajuan, data identifikasi DPRKP dan usulan DPRD Sumenep. "Sementara ini 176 itu masih calon penerima, nanti akan kita akan lakukan verifikasi dulu. Pelaksanaannya insyaallah start bulan Maret," ucap Ferry. Selain 176 calon penerima bantuan yang melalui DPRKP, ada 7 unit RTLH lagi yang bersumber dari anggaran TP PKK dan Pokir anggota DPRD Sumenep. "Ini beda dengan yang 176, PKK kan punya pos anggaran sendiri. Yang PKK 5 penerima masing-masing Rp 15 jutaan. Yang Pokir 2 unit," tandas Ferry. (*)