matamaduranews.com-Netizen Bangkalan tak seperti biasanya. Senyap. Tanpa riuh bertanya di medsos. Kenapa pengakuan anggota KPU Bangkalan,SM-bisa berbeda. Saat di Pengadilan Tipikor bilang menerima duit. Waktu sidang DKPP, SM bilang tak menerima duit. Bukti pengakuan SM menerima duit Rp 150 juta dari Sekda Bangkalan Taufan tertuang di BAP RALAI dalam kasus dugaan jual beli jabatan dan fee proyek Bangkalan di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Mei lalu. Di depan majelis hakim DKPP. SM menyanggah menerima duit Rp 150 juta. "Tidak benar saya menerima," jawab SM. Majelis hakim DKPP kembali bertanya  kepada SM sesuai fotocopy BAP yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. "Anda mengakui menerima duit," tanya majelis hakim. SM menjawab, "Saya memang ada di lokasi waktu itu bersama tim integrity. Tapi yang menerima ketua integriti. Bukan saya. Begitu kira-kira Ketua majelis yang saya hormati,". "Duit itu diserahkan ke orang Integriti yang berdiri di samping saya," tambah SM menjawab pertanyaan hakim DKPP, Jumat 11 Agustus 2023. Ahmad Syukron selaku direktur lembaga jajak pendapat De Integrity di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor mengakui dirinya menerima uangnya Rp 150 juta dari Sekda Taufan bersama SM. Alur serah terimanya, uang Rp 150 juta diterima langsung SM (anggota KPU Bangkalan, red) lalu dipindah diterima langsung Syukron dari SM. (kompas.com, 20 Mei 2023, berjudul: Anggota KPU Bangkalan Akui Terima Rp 150 Juta dari Sekda soal Pengondisian Lembaga Survei untuk Mantan Bupati RALAI) Sidang DKPP dengan pengaduan dugaan pelanggaran etik SM sebagai anggota KPU Bangkalan disiarkan langsung lewat chanel Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Ahmad Annur, nama akun facebook yang mengadukan SM dalam dugaan pelanggaran etik ke DKPP posting begini di berandanya: "Ketika sidang pertama tidak hadir, karena saya ada di luar pulau dan saksi saya berhalangan hadir, banyak yg nyinyir bahkan menghujat saya di Medsos. Selain itu, beberapa orang juga bilang percuma lapor DKPP dan menghadiri sidang, karena Sairil Munir (KPU Bangkalan) ini dekengane wong pusat dan banyak yg mau melindunginya lagi. Saya sampaikan kepada ketua majlis DKPP, "kami anak Desa, yg berusaha menjaga Marwah demokrasi kita". Apapun hasilnya dan keputusannya, semoga DKPP RI tidak silau dgn bisikan-bisikan orang pusat. Saya pribadi, sekali mengawal harus tetap mengawal. Jika gagal pada kode etiknya, masih ada episode berikutnya,"   Sikap Ahmad Annur yang gigih melaporkan SM (anggota KPU Bangkalan) ke DKPP seperti bunyi lonceng jelang politik 2024 di bumi Bangkalan. Anda tak perlu dijelaskan. Ada apa dengan politik Bangkalan di tahun 2024. Bahkan lembaga survei Jakarta langsung disfungsi jika melakukan survei politik Caleg di Bangkalan. Katanya marging eror-nya tak lazim. Sekedar mengingatkan hasil Pileg 2019 lalu. 8 Caleg Dapil Madura yang lolos ke senayan. 4 Caleg DPR RI terpilih berasal dari suara mayoritas Bangkalan. Sisa 4 Caleg yang terpilih berasal dari suara Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Sidang SM di DKPP masih berlangsung. Tapi obrolan aktivis Bangkalan sudah ada dua kutub. Pertama, meyakini SM tak dipecat sebagai anggota KPU Bangkalan. Kutub lain meyakini SM diberhentikan sebagai anggota KPU Bangkalan karena dinilai terbukti melanggar etik sebagai penyelenggara pemilu. Tapi ada kutub selain yang dua. Kutub ini berhalunisasi begini: Jika SM tetap menjabat anggota KPU Bangkalan usai putusan sidang DKPP. Berarti lonceng yang lagi ditabuh Ahmad Annur bisa bermakna ganda. Status Quo atau Pindah Arah Kiblat. Bagaimana menurut Anda?