matamaduranews.com-SUMENEP-Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, terhadap pondok pesantren terus ditingkatkan. Kali ini Pemkab Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKP dan Cipta Karya), telah merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sanitasi Penugasan. Di tahun 2019 kemarin, DAK Sanitasi Penugasan diperuntukkan bagi 5 pesantren, meliputi 1 pesantren di Kecamatan Gapura, 1 pesantren di Kecamatan Dungkek, 2 pesantren di Kecamatan Ganding, dan 1 pesantren di Kecamatan Ambunten. Untuk pondok pesantren di Kecamatan Gapura yang menerima program tersebut yakni Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin. Dan beberapa hari lalu secara resmi telah diserahterimakan oleh Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi kepada pihak pesantren. Kepala Bidang Perumahan DPRKP dan Cipta Karya Sumenep, Benny Irawan menjelaskan, program itu bertujuan memberikan kemudahan untuk mengakses kebutuhan air bersih di beberapa pesantren yang jumlah santri atau pemukimnya lebih dari 300 orang. "Fasilitas yang diberikan pemerintah pusat itu berdasarkan pengajuan di tahun 2018 kemarin," jelas Benny, Selasa (18/02/2020) ketika ditemui di ruangannya. Mengenai proses pelaksanaan Sanitasi Penugasan tersebut, kata Benny, pembangunannya melibatkan langsung masyarakat terutama yang berada di lingkungan pesantren. Sehingga, transparansi anggaran dan pengerjaannya mudah diawasi. "Sama seperti yang lain, bantuan yang secara khusus diterima oleh Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin kali ini merupakan penggabungan anggaraan dari DAK Sanitasi Penugasan tahun 2019. Di mana proses pembangunannya, dari proses perencanaan, melaksanakan, mengawasi sampai proses pengelolaannya nanti adalah masyarakat (pesantren)," papar Benny. Terkait besaran bantuan itu, Benny menyebutkan dianggarkan Rp 380 juta dan diswakelolakan kepada masyarakat. Kendati demikian, kualitas pembangunan tersebut akan terjamin sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI). "Dikarenakan ada tim khusus yang menjadi fasilitator yang mengkaji terlebih dahulu teknis-teknis sesuai dengan kaidah-kaidah standar pembangunan," ungkapnya. Lebih lanjut, secara detail  Benny menerangkan program tersebut bersumber dari anggaran tahun 2019 yang proses pengerjaannya di penghujung tahun. "Namun demikian tetap selesai tepat waktu dan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Hanya saja peresmian secara formal baru dilaksanakan awal tahun ini," aku Benny. Hal itu dilakukan semata-semata untuk menaati aturan main. Sebab aturanya, apabila pengerjaan Sanitasi Penugasan yang nantinya akan menjadi aset pesantren itu telah selesai, terlebih dahulu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) akan menyerahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada DPRKP dan Cipta Karya. "Setelah itu, seperti yang dilakukan kemarin bersama Pak Wabup Fauzi, kami akan menyerahkan kembali kepada kelompok pengelola pemanfaat (KPP) dan sanitasi itu menjadi aset pesantren," pungkas Benny. Rusydiyono, Mata Madura