matamaduranews.com-Program berobat gratis untuk warga Sumenep yang digagas Bupati Sumenep Achmad Fauzi terdengar pilu. Zuraida Isbar-ibu si bayi yang masih berumur 17 bulan-Rabu, 9 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB datang ke Puskesmas Masalembu Sumenep. Si petugas Puskesmas Masalembu menolak si bayi berobat di Puskesmas Masalembu karena si ibu-Zuraida- tak bisa menunjukkan Kartu Keluarga (KK). Zuraida Isbar berusaha meyakinkan kepada salah satu petugas Puskesmas Masalembu agar dilayani terlebih dahulu. Mengingat demam si bayi tergolong tinggi. Bahkan staf Hj. Hikmah Bafaqih-Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini, hendak berobat mandiri asal bayinya bisa dilayani segera di Puskesmas Masalembu. Apes. Bayi Zuraida tetap ditolak dilayani karena tak melengkapi KK saat ke Puskesmas Masalembu. Zuraida gigit jari tak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Masalembu-seperti yang didengungkan Bupati Fauzi saat Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke 753. Kejadian pilu menimpa Zuraida saat dirinya sedang bermain ke rumah suaminya di Pulau Masalembu. Zuraida bermukim di Malang. Sejak lama Zuraida menjadi salah satu orang kepercayaan Hj. Hikmah Bafaqih hingga Ibu Hikmah menjabat Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim. Haryadi Isbar-suami Zuraida mengambil opsi. Haryadi tak memperpanjang urusan. Dia mengantar istri dan anaknya berobat ke tempat praktek dokter umum di Masalembu. Setelah diberi obat oleh dokter. Anak Haryadi mulai membaik. "Alhamdulillah, anak saya mulai membaik sejak dibawa ke dokter umum. Dan minum obat anjuran dokter," terang Haryadi Isbar kepada Mata Madura via telpon, Kamis siang (10/11/22). Haryadi bercerita: sewaktu dibawa ke Puskesmas Masalembu. Demam anaknya tinggi. Haryadi khawatir terjadi apa-apa ke anaknya. "Wajar. Saya sebagai ayah khawatir. Makanya saya langsung dibawa ke Puskesmas. Eh sampai di Puskesmas ditolak. Katanya harus nunjukkan Kartu Keluarga. Katanya, program Pak Bupati, " cerita Haryadi. Haryadi bingung atas sikap salah satu nakes di Puskesmas Masalembu. Meski Haryadi meyakinkan agar mengedepankan pelayanan daripada administrasi. Si Nakes tetap menolak karena prosedur pelayanan kesehatan gratis harus menunjukkan KTP atau KK. Haryadi sempat mengirim video yang berisi suara musik dengan aksi joget oleh sejumlah orang di depan poli pelayanan kesehatan Puskesmas Masalembu. "Tolong sampaikan. Ini Puskesmas kok ada joget-joget di depan orang sakit yang lagi dirawat," ucap Haryadi usai mengirim video joget di Puskesmas Masalembu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, Agus Mulyono saat dikonfirmasi Mata Madura, mengaku masih akan menelusuri kebenaran informasi dimaksud. "Maaf akan ditelusuri," tulis Kadis Agus via WhatsApp kepada Mata Madura. Beberapa menit kemudian. Kadinkes Agus menelpon menjelaskan sana sini. Tapi Kandinkes Agus tak meluruskan soal insiden penolakan pasien di Puskesmas Masalembu. Bahkan, Kadinkes Agus mengirim gambar seorang ibu yang menggendung bayi bersama petugas Puskesmas Masalembu. "Apa ini yg dimaksud mas," tulis Kadinkes Agus menjelaskan foto seorang ibu menggendong bayi yang lagi dirawat di Puskesmas Masalembu. Ternyata foto orang lain yang dikirim. Mata Madura menjelaskan ke Kadis Agus via WhatsApp; "Zuraida, ibunya Prasetya Isbar, 17 bulan. Laki-laki. Sakit demam..ditolak karena tanpa bawa KK. Setelah ditolak, langsung dibawa kd klinik dokter umum, dr uji," terang ke Kadinkes Agus. "Mohon support mengawal pelayanan diinfokan kepada kami..🙏," balas Kadis Agus. Agus sempat menelpon Mata Madura. Kadis Agus jika mengalami kesulitan, bisa langsung menghubungi dirinya. "InsyaAllah lancar," ucapnya. Sebelumnya, Bupati Fauzi saat meluncurkan program program Universal Health Coverage (UHC) bagi warga di Sumenep yang mulai berlaku pada Senin (7/11/2022). Bupati berpesan kepada para nakes agar mengutamakan pelayanan bagi masyarakat Sumenep. Bupati Fauzi juga meminta dukungan dari seluruh tenaga kesehatan (nakes) untuk menyukseskan program tersebut. Fauzi meminta kepada para nakes agar tak menolak pasien yang hendak menikmati layanan kesehatan gratis. (*)