matamaduranews.com-JAKARTA-Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menggelar acara The 10th Indonesia Ebtke Conex 2021. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Senin (22/11/2021) kemarin. The 10th Indonesia Ebtke Conex 2021 mengusung tema 'Energy Transition Scenario Towards  Net Zero Emission'. Pada sesi panel diskusi pertama dalam The 10th Indonesia Ebtke Conex 2021 kali ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain: Komisi VII DPR RI, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT Medco Energi dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI. Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 4.400 sungai yang besar maupun sedang, yang dapat digunakan sebagai hydro power. Namun, potensi tersebut juga harus diikuti dengan skenario yang baik untuk masuk ke transisi energi. “Pertanyaannya, skenarionya seperti apa sekarang kita? Itu yang saya tugaskan kepada Pak Menko Maritim dan Investasi dan juga pada Pak Menteri ESDM, plus Menteri BUMN. Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya yang riil, ada itung-itungan angkanya yang riil,” kata Presiden Jokowi. Mewakili Komisi VII DPR RI, Ir. H.M. Ridwan Hisjam menyampaikan, yang perlu dipersiapkan adalah peta jalan yang jelas seperti pendanaan maupun investasi. Kemudian, dalam rangka melakukan pengembangan energi terbarukan, Indonesia membutuhkan tambahan 14.087 MW untuk mencapai target 23% pada 2025 atau memerlukan investasi sebesar 34 miliar USD untuk proyek-proyek energi terbarukan. "Bauran energi terbarukan saat ini masih sekitar 8% secara keseluruhan dan 12% untuk pembangkit, masih jauh dari target sedikitnya 23% pada tahun 2025, padahal waktu tersisa kurang dari 4 tahun lagi," kata Ridwan. “Oleh karena itu, perlu upaya-upaya sistematis, terstruktur dan terus-menerus untuk pengembangan energi terbarukan. Konsep tersebut kita kasih sebutan Revolusi Energi Terbarukan Indonesia (Retina),” imbuh politisi Golkar itu. Ridwan mengingatkan, sedikitinya terdapat 3 prasyarat yang harus terpenuhi dalam melakukan Retina. Antara lain, pertama, payung hukum yang kokoh dalam pengembangan energi terbarukan berdasarkan kondisi saat ini adalah undang-undang. “Sebagai pilar revolusi kebijakan terkait transisi energi yang termasuk dalam pengelolaan EBT dari energi berbasis fosil, Komisi VII DPR RI mengambil inisiatif dalam penyusunan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). RUU EBT ini merupakan salah  satu dari RUU Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2021 yang ditugaskan kepada Komisi VII DPR RI," terang alumnus Institut Teknologi Sepuluh November itu. Masih kata Ridwan Hisjam, dengan adanya undang-undang tentang  energi baru dan terbarukan yang merupakan konsensus semua pemangku kepentingan, akan dapat memacu semua pihak untuk secara serius terlibat dalam melakukan akselerasi pengembangan energi terbarukan. “Pra-syarat kedua adalah Teknologi yang mumpuni. Kondisi saat ini dengan membanjirnya produk asing dialami juga di teknologi energi terbarukan, sehingga timbul kesan bahwa harga energi terbarukan relatif mahal. Menjadi syarat wajib kita untuk menguasai teknologi energi terbarukan, sehingga diperlukan industri-industri yang menghasilkan teknologi energi terbarukan, misal industri solar panel photovoltaic, teknologi baterai listrik, teknologi inverter, teknologi turbin, dan lain sebagainya," urai politisi kelahiran 1958 itu. Ridwan juga menegaskan, Pemerintah harus berani untuk stop impor produk teknologi energi terbarukan dari asing, kecuali hanya untuk ATM – Amati, Tiru dan Modifikasi. “Pemerintah harus memiliki keberanian dan niatan tulus untuk membuka  seluas-luasnya iklim inovasi dan invensi serta hilirisasi hasil-hasil riset berkaitan dengan teknologi energi baru dan terbarukan dalam rangka mewujudkan kemandirian teknologi energi terbarukan sebagai langkah awal dalam mewujudkan kemandirian nasional. Dan saat ini sudah ada lembaga BRIN-Badan Riset Inovasi Nasional," tegasnya. “Ketiga  Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berkualitas dan handal yang fokus dalam implementasi pengembangan energi terbarukan. Kunci utama dari keberhasilan revolusi energi terbarukan Indonesia (Retina) adalah sumber daya manusia,”imbuh Ridwan. Terakhir, Ridwan menaruh harapan segala pencapaian target negara untuk emisi karbon harus mengedepankan pengelolaan energi secara adil dan keberkelanjutan. Energi bersih dan berkelanjutan harus menjadi center dari upaya bangsa kita dalam memerangi perubahan iklim. "Segala manfaat dari pencapaian target tersebut harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia," tutup Ridwan. (*)