Oleh: Moh. Rifqi Aulia Rahman* Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang dianggap paling tepat untuk dijadikan  sistem di Negara Indonesia, karena demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat atau semuanya memiliki hak yang setara dalam menjalankan sistem demokrasi. Sistem demokrasi sendiri bisa menetralisir kecurangan dalam pelaksanaan kekuasaan dalam pemerintahan. Namun demikian untuk terlaksananya sistem demokrasi dibutuhkan keuangan yang memadai, karena di dalam demokrasi terdapat pemilihan Umum (Pemilu) yang penyelenggaraannya membutuhkan banyak sekali pengeluaran. Begitu pula bagi para calon yang mengikuti Pemilu tersebut tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti rangkain jalannya proses demokrasi. Secara garis besar money politics yang akan disinggung dalam tulisan ini yaitu seputar perannya mempengaruhi pemilu. Dikemas dengan bentuk imbalan berupa uang (secara langsung) ataupun barang dan iming-iming janji, cara ini ditempuh agar mendapat keuntungan politik. Padahal, semua itu sedianya merupakan salah satu pelanggaran dalam sistem demokrasi yang sangat menodai kualitas demokrasi kita. Karena sejatinya memilih calon pemimpin bukan berdasarkan iming-iming tertentu ataupun paksaan, namun harus dilakukan secara cerdas dan cermat. Fenomena ini sangat berdampak terhadap perilaku masyarakat saat ini. Dampak menonjolnya ketika diselenggarakannya pemilu kebanyakan masyarakat memilih calon pemimpin  berdasarkan uang, bukan berdasarkan visi dan misi, serta latar belakang calon pemimpinya. Peristiwa ini jelas bertolak belakang dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 yang berbunyi: Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya money politics. Faktor yang pertama karena calon hanya ingin menang di dalam pemilu tanpa memiliki jam terbang, latar belakang atau pun visi dan misi yang memadai. Faktor selanjutnya dari masyarakat yang memiliki rasa tidak enakan ketika calon memberikan uang kepadanya. Itulah salah satu faktor yang mendorong terjadinya money politics di dalam masyarakat kita. Bercermin dari hal ini, kita bisa menyimpulkan betapa pendidikan politik di Indonesia masih sangat minim. Dan ini salah satunya karena kurangnya pendidikan politik dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah.   Secara materialis money politics memberikan dampak yang tidak baik. Yang paling terang, seseorang jadi memilih pemimpinya bukan berdasarkan idealisme, tetapi berdasarkan pengaruh lingkungannya yang memberikan uang. Dengan kata lain, masyarakat sangat riskan untuk ikut-ikutan dengan lingkungannya. Jika pola pikir masyarakat seperti itu, maka masyarakat Indonesia tidak akan memiliki jati diri sehingga mudah terpengaruh lingkungannya sendiri. Maka dari itu, money politics sangat tidak pantas dilakukan untuk tercapainya tujuan politik tertentu. Money politics sangat merendahkan kita sebagai warga Negara. Tentu ini semua harus kita harus saling mengingatkan sebagai warga negara yang baik akan buruknya politik uang tersebut. Di sisi lain, money politics menunjukkan betapa masih kurangnya pengawasan yang ketat dan minimnya pemberian sangsi yang diberikan pihak berwajib terhadap pelakunya. Padahal, undang-undang tentang money politics sudah ada, tapi minimnya pengawasan terhadap pelaku money politics masih banyak terjadi. Seakan akan undang-undang hanya dibuat, tapi tidak ada pengawasan yang maksimal.  Dampak yang terjadi setelah praktik money politics dilakukan, jika pelakunya terpilih akan memungkinkan untuk mengumpulkan uang untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan saat pemilu. Sehingga jelas hal ini memungkinkan akan terjadi tindakan korupsi, yang tentu sangat merugikan kita sebagai masyarakat. Untuk mengatasi money politics ini harus ada peran penting dari pemerintah terhadap masyarakat. Misalnya pemerintah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, pemerintah memberikan pendidikan moral, pemerintah melakukan sosialisasi politik, karena pada saat ini money politics seakan-akan sudah menjadi budaya di negara Indonesia. Tentu saja adalah budaya negatif yang harus dihapuskan dari negara kita. Mari kita sama-sama sadar bahwa politik uang adalah suatu tindakan yang bisa merusak bangsa. Karena politik uang bukanlah suatu berkah dalam pemilu, melainkan sebuah aib yang mencedarai demokrasi. *Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.