matamaduranews.com-JAKARTA-Presiden Joko Widodo melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Ada 10 pejabat Dewan Pengarah BRIN yang ikut dilantik Presiden Jokowi. Namun, pemilihan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN mendapat banyak kritik. Salah satu yang mengkritik adalah mantan rektor UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra. Prof Azyumardi mengkrik pemilihan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan BRIN yang ia nilai tidak tepat bila dimaksud kehadiran BRIN untuk mendukung kemajuan teknologi nasional. Prof Azyumardi merasa heran dengan  orang-orang yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengarah BRIN. Azyumardi menyebut Dewan Pengarah BRIN mestinya dijabat ilmuwan atau peneliti berkelas internasional. "Seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan/peneliti terkemuka berkaliber internasional jika serius BRIN mau melakukan riset/inovasi unggul," kata Azyumardi di akun Twitter-nya yang dikutip Republika.co.id pada Kamis (14/10). Menurut Prof Azyumardi, Ketua Dewan Pengarah BRIN tak pantas dijabat Megawati yang juga Ketua Umum PDIP. Selama ini, katanya, Megawati tidak memiliki rekam jejak kepakaran mengenai riset dan inovasi. "Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik," ujar Azyumardi. Azyumardi juga menduga BRIN tak membawa kemajuan di sektor teknologi dan ilmu pengetahuan bila Ketua Dewan Pengarahnya dijabat tokoh politik. Ia bahkan meramalkan BRIN hanya akan mendatangkan mudharat bagi ekosistem inovasi. "Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka dunia riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun, sekarang dan ke depan," sambung Azyumardi. Sementara Laksana Tri Handoko selaku Kepala BRIN mengatakan, salah satu tugas Dewan Pengarah adalah memberikan dukungan politik. Dirinya juga menjelaskan jika Dewan Pengarah BRIN tidak melakukan riset. Tak hanya itu, BRIN juga memerlukan dukungan untuk bisa mengumpulkan semua unit riset dari seluruh kementerian. "Yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis. Itu fungsi Dewan Pengarah," terang Handoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada, Rabu (13/10). Tak hanya itu, Dewan Pengarah juga bertugas untuk memberikan dukungan anggaran riset. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditempatkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah. Selain itu, Dewan Pengarah juga bertugas untuk mengoordinasikan program riset lintas lembaga. Hal ini dilakukan agar program peneltian bisa lebih optimal. "Tentu itu butuh koordinasi yang tidak mudah," tutur dia. Handoko juga menilai, BRIN menyerupai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjalankan tugas dengan lintas kementerian. Oleh karena itu, BNPB juga memiliki Dewan Pengarah. "Fungsinya sebagai payung supaya semua lebih mudah dikonsolidasikan," sambungnya. (katadata/republika/danis)