matamaduranews.com-Data penerima bantuan sosial harus dibuka secara transparan kepada publik. Dengan harapan, pemerintah pusat dan daerah dapat segera melakukan koreksi jika ditemukan data yang tidak tepat sasaran. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas laporan tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 di Istana Bogor, Senin (4/5/2020) seperti dikutip antara. Presiden Jokowi ingin program yang mengucur ke masyarakat tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. "Data penerima itu berupa daftar nama warga yang mendapatkan bantuan, kriteria untuk mendapatkan bantuan, dan juga jenis bantuan yang terima. Data penerima bansos dibuka secara transparan siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan,” kata Jokowi. Seperti diketahui, Bansos yang diberikan kepada masyarakat paling terdampak Covid-19 beragam. Bantuan itu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jokowi menyebut, berdasarkan laporan dari Menko PMK, seluruh bansos yang diberikan sudah berjalan, baik PKH, paket sembako, BLT, dana desa, dan lain-lain. Namun, Jokowi meminta agar bansos yang diberikan tersebut tepat sasaran. “Tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima akan semakin baik. Saya minta minggu ini. Ini sudah semuanya bisa diterima,” ujar Jokowi. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar Mensos dan juga kepala daerah hingga kepala desa turun ke lapangan menyisir warga yang membutuhkan bantuan sosial. Terakhir, Jokowi ingin agar tiap daerah membuat hotline pengaduan sehingga jika ditemukan penyimpangan dalam pembagian bantuan sosial ini dapat segera diketahui. “Saya minta juga diberi fleksibilitas juga kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat, dapat segera dicarikan solusinya,” tambahnya. (redaksi)