matamaduranews.com-Kabar baik bagi anggota PPK atau PPS yang sudah dua periode menjabat. Periodisasi anggota PPK dan PPS pada rekrutmen PPK dan PPS Pemilu 2024 tidak lagi dibatasi. Jika pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya muncul aturan anggota PPK dan PPS hanya boleh menjabat maksimal 2 periode Pemilu dan/atau Pemilihan. Pada Pemilu 2024 ini batasan periodisasi tersebut dihilangkan. Penegasan ini diungkapkwn Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI Parsadaan Harahap. Seperti dikutip kompas.com, Harahap mengatakan dihapusnya batasan periode itu mempertimbangkan kondisi di akar rumput yang beragam. "Dinamikanya beririsan dengan pembentukan lembaga ad hoc pengawasan juga seperti panwascam, ada pengawas desa kelurahan, ada pengawas TPS. Makanya kita tidak membatasi agar ada ruang yang lebih luas bagi teman-teman," ujar Parsadaan kepada wartawan pada Jumat (18/11/2022). Menurutnya, yang utama dari rekrutmen PPK dan PPS adalah kapasitas, rekam jejak, dan integritas. Dihapusnya batas periode jabatan ini diharapkan dapat membuat PPK dan PPS yang mendaftar juga berpengalaman. Harahap juga tak menutup kemungkinan apabila PPK dan PPS yang kelak bertugas untuk Pemilu 2024 pada Februari dapat bertugas kembali pada Pilkada 2024 di bulan November. "Besar kemungkinan. Tapi kan ini direkrut dengan undang-undang yang berbeda," ujar Parsadaan. "Makanya apakah nanti orang lain atau masih, yang ini nanti kita lihat simulasinya," katanya lagi. Sebelumnya, KPU membuka rekrutmen PPK mulai 20 November-16 Desember 2022. Sedangkan rekrutmen PPS pada 18 Desember 2022-16 Januari 2023. Jumlah anggota PPK yang akan direkrut mencapai 36.330 untuk 7.266 kecamatan se-Indonesia. Sementara itu, jumlah anggota PPS yang akan direkrut mencapai 251.295 orang untuk 83.765 desa/kelurahan se-Indonesia. (*)