matamaduranews.com-ANIES BASWEDAN dan Sandiaga Uno pernah menjadi duet maut politisi muda yang penuh harapan. Ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, duet ini menjadi pasangan yang serasi dan saling mengisi. Ibaratnya seperti ‘’dwitunggal’’ dua tetapi satu. Umumnya, wakil kepala daerah—termasuk wakil presiden—hanya dianggap sebagai ban serep. Itu pun jarang dipakai. Para wakil itu sering menjadi sekadar pelengkap yang hanya kebagian tugas-tugas seremonial yang tidak penting. Dalam banyak kasus, kepala daerah dan wakilnya sering terlibat persaingan dingin. Banyak juga yang terlibat persaingan panas, dan ada yang sampai saling lapor polisi. Tapi, kepemimpinan Anies-Sandi memberi warna baru dalam lanskap politik Indonesia. Anies dan Sandi saling berbagi tugas dan berbagi panggung. Anies tidak mendominasi Sandi, dan sebaliknya Sandi menerima porsinya secara proporsional sambil tetap menjaga respek kepada Anies. Hubungan mesra ini sayangnya terkena noda politik beberapa hari terakhir ini. Adagium politik mengatakan bahwa tidak ada pertemanan dan permusuhan yang abadi dalam politik, yang ada ialah kepentingan abadi. Mungkin adagium itu menemui kebenarannya dalam kasus Sandiaga Uno ini. Dalam sebuah wawancara di kanal Youtube Faizal Akbar, Sandi mengungkapkan surat perjanjian politik segi tiga yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto-Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjelang pemilihan gubernur DKI 2017. Sandi tidak mau mengungkap isi surat itu, tapi melemparnya kepada Fadli Zon yang menulis draf surat, dan Sufmi Dasco yang menyimpan copy surat itu. Isu ini sudah beredar cukup lama. Disebutkan bahwa surat tersebut berisi perjanjian politik antara Prabowo dan Anies yang ditandatangani menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur DKI 2017. Ketika itu pasangan Anies-Sandi diusung oleh Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Kabarnya surat itu berisi janji Anies Baswedan untuk tidak maju sebagai calon presiden jika Prabowo juga maju sebagai calon presiden. Versi lain menyebutkan bahwa surat itu berisi kesepakatan bahwa jika memenangkan kontestasi pilgub DKI maka pasangan Anies-Sandi harus menuntaskan masa baktinya selama 5 tahun. Kabar yang beredar menyatakan bahwa pada pilpres 2019 Prabowo mengajak Anies untuk maju sebagai calon wakil presiden, tetapi Anies menolak dan memilih untuk tetap melanjutkan tugasnya di DKI. Akhirnya justru Sandi yang bersedia menjadi cawapres Prabowo dan Sandi meninggalkan tugasnya sebagai wakil gubernur DKI. Bertemu dan berpisah dalam politik adalah hal biasa. Anies sering memakai ungkapan ‘’datang tampak muka, pergi tampak punggung’’, artinya datang dengan kulanuwun baik-baik dan pergi dengan berpamitan baik-baik. Sandi bertemu dengan Anies secara baik-baik dan kemudian berpisah secara baik-baik. Seharusnya hubungan baik tetap dijaga. Tetapi, rupanya ada ‘’invisible hand’’ yang membuat Sandi harus mencederai hubungan baiknya dengan Anies. Isu surat rahasia itu dimunculkan dan diramaikan lagi beberapa hari terakhir. Mungkin tujuannya untuk mengerem laju Anies yang terlihat makin kencang, setelah tiga partai politik anggota Koalisi Perubahan resmi mendukung Anies sebagai calon presiden. Serangan terhadap koalisi—terutama Partai Nasdem sebagai motor koalisi—sangat santer. Yang terbaru adalah rencana kocok ulang kabinet oleh Presiden Jokowi untuk menyingkirkan Nasdem dari koalisi. Rencananya Jokowi akan mengumumkan kocok ulang ‘’Rabu’’. Indikasinya makin kuat ketika Selasa (31/1) ada dua rapat terbatas dengan Jokowi yang tidak dihadiri oleh dua menteri Nasdem, Sahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya. Dua menteri ini mungkin sudah merasa sebagai menteri demisioner. Serangan Sandi kepada Anies ini memperkuat indikasi bahwa ada upaya untuk mengerem laju popularitas Anies. Pengungkapan surat rahasia itu mungkin dimaksudkan untuk merusak reputasi Anies, dengan menggambarkan Anies sebagai tokoh yang tidak menghormati sebuah kesepakatan. Intinya Anies digambarkan sebagai pengkhianat politik. Anies belum menjawab isu ini, tapi PKS sudah menyerang balik. Menurut PKS, justru partai Gerindra yang tidak menghormati kesepakatan politik dengan PKS. Dua partai itu berkoalisi pada pemilihan gubernur DKI 2017. Setelah Sandi mundur karena menjadi cawapres harusnya kursi wakil gubernur menjadi hak PKS. Tapi, ternyata Gerindra sendiri yang mengambil kursi itu. Gerindra sudah banyak punya pengalaman mengenai kesepakatan-kesepakatan politik. Pada pemilihan gubernur DKI 2012 Gerindra mengusung Joko Widodo dari Solo menjadi calon gubernur DKI berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pasangan itu menang, tapi kemudian Ahok meninggalkan Partai Gerindra dan menyeberang ke PDIP. Jokowi yang dibesarkan oleh Prabowo akhirnya tidak menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur, karena menjadi capres pada pemilihan presiden 2014. Ironisnya saat itu Jokowi berhadapan langsung dengan Prabowo, dan Jokowi menang. Lima tahun kemudian pada kontestasi 2019 Jokowi kembali berhadap-hadapan dengan Prabowo, dan kali ini Jokowi menang lagi. Kalah 2-0 Prabowo tidak dendam. Malah dengan senang hati bergabung ke kabinet menjadi anak buah Jokowi. Prabowo menunjukkan sikapnya yang legowo dan tidak pendendam. Prabowo juga pernah punya perjanjian politik dengan Megawati Soekarnoputri, ketua PDIP. Setelah berpasangan pada pilpres 2009 dan kalah, Mega dan Prabowo meneken kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjuan Batutulis. Intinya Megawati akan mendukung Prabowo pada pilpres 2014. Apa yang terjadi? Alih-alih memberi dukungan kepada Prabowo, Megawati memberikan dukungan kepada Jokowi yang nota bene adalah protégé Prabowo. Janji tinggal janji. Perjanjian Batutulis tinggal batunya saja dan tulisnya hilang. Tidak sampai di situ. Setelah Prabowo kalah lagi pada pilpres 2019 dan kemudian bersedia menjadi anak buah Jokowi sebagai menteri pertahanan, ada iming-iming bahwa Prabowo akan dipasangkan dengan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden yang diusung PDIP pada pilpres 2024. Janji itu sampai sekarang masih belum terpenuhi. Prabowo yang tidak sabar akhirnya membuat koalisi dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan meninggalkan PDIP. Masih belum tertutup kesempatan bagi Megawati dan PDIP untuk memenuhi janji menjodohkan Prabowo dengan Puan. Tapi, realitas politik yang berkembang sampai sejauh ini belum menunjukkan ada indikasi sedikitpun ke arah itu. Prabowo sabar menghadapi berbagai pengingkaran ini. Bahkan ketika Sandiaga Uno dikabarkan akan ditransfer oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) untuk menjadi kader, Prabowo kabarnya legowo. Tapi, belakangan ada perubahan. Setelah Sandi dipanggil Prabowo isu transfer menghilang dan muncullah isu surat perjanjian itu. Hubungan Anies-Sandi yang semula Dwitunggal sekarang bisa menjadi ‘’Dwitanggal’’. Publik tidak tahu isi perjanjian itu. Dari berbagai pengalaman yang sudah lewat Prabowo selalu menunjukkan sikap legowo. Kalau kali ini Prabowo tidak legowo terhadap Anies, berarti ada sesuatu di balik semua itu. (*) sumber: kempalan