matamaduranews.com-Partai Gerindra tak lama lagi akan mendeklarasikan Prabowo Subianto, sebagai calon Presiden Pemilu 2024. Deklarasi itu direncanakan digelar bersamaan dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 13 Agustus 2022 mendatang. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memprediksi, Cawapres Prabowo adalah Khofifah Indar Parawansa. Bukan Muhaimin Iskandar. Umam menduga, Partai Gerindra masih ragu untuk mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024. Menurut Umam, Gerindra lebih mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto di pemilihan presiden mendatang. "Di satu sisi, PKB tentu mengharapkan nama Cak Imin sebagai cawapres," kata Umam seperti dikutip Kompas.com, Kamis (28/7/2022). "Namun di sisi lain, ada elemen di lingkaran inti Gerindra yang mengharapkan nama Khofifah sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024 mendatang," tambahnya. Sementara, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, rapimnas tersebut sekaligus akan meresmikan koalisi antara partainya dengan PKB. "Pertemuan dengan pihak PKB kemarin itu juga sudah kesepakatan, akhirnya kemudian rapimnas pencapresan dan pengumuman koalisi akan dilakukan pada tanggal 13 agustus, hitung-hitungan hari baiknya begitu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/7/2022). Kendati acara tersebut akan dihadiri oleh Ketua Umum PKB Muhaimim Iskandar, Dasco belum bisa memastikan apakah koalisi ini bakal menduetkan Prabowo dan Imin sebagai pasangan capres cawapres. Umam berpendapat, Gerindra setidaknya punya dua alasan untuk lebih mempertimbangkan Khofifah. Pertama, partai pimpinan Prabowo Subianto itu hendak menyasar basis pemilih loyal Nahdlatul Ulama (NU), khususnya di kalangan ibu-ibu. Kalangan Nahdliyin ini umumnya tergabung dalam jaringan Muslimat, Fatayat, maupun alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) atau Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berasal dari akar kultural Nahdliyyin. "Semua itu diharapkan bisa menjadi trade off atau pertukaran kekuatan pemilih, sebagai pengganti atas kekuatan dukungan yang hilang atau setidaknya menurun secara signifikan dari basis dukungan kelompok muslim di wilayah Sumatera, Jawa Barat, NTB dan lainnya di 2024 mendatang," ujar Umam. Kedua, kata Umam, Gerindra telah berhitung bahwa salah satu faktor kekalahan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 karena terjadinya defisit dukungan di wilayah Jawa Timur. Oleh karenanya, penguasaan wilayah Jawa Timur diharapkan mampu mendorong kemenangan Prabowo di pilpres mendatang. Namun demikian, Umam mengatakan, upaya menyandingkan Prabowo-Khofifah berpotensi terganjal oleh sejumlah realitas politik. Pertama, Khofifah tidak memilik rumah politik yang jelas. Kendati punya kedekatan sejarah dengan partai Islam seperti PKB dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mantan Menteri Sosial itu justru diusung oleh Demokrat dan Golkar di Pilkada Jatim 2018. Kedua, lanjut Umam, PKB sebagai partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra diprediksi akan terus menawarkan nama Cak Imin sebagai cawapres. Ketiga, suara Nahdliyin berpotensi terbelah di 2024 dan tidak sesolid saat Pilpres 2019, ketika politik identitas menguat dan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin jadi cawapres Joko Widodo. "Indikator ketidaksolidan basis massa Nahdliyin di 2024 mendatang ditandai oleh tersulutnya akar konflik antara elite PKB dan elite PBNU, hingga tidak adanya nama tunggal yang berpotensi menjadi pemersatu kekuatan Nahdliyin pada Pilpres 2024 mendatang," kata Umam. Oleh karenanya, menurut Umam, sekalipun menggandeng tokoh dari kalangan NU, Prabowo diprediksi belum tentu menang pilpres. "Menyandingkan Prabowo dengan tokoh dari Nahdliyin, belum tentu menjamin kemenangan di Pilpres 2024, sebagaimana kemenangan Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu," kata dosen Universitas Paramadina itu. (*) sumber: Kompas.com