matamaduranews.com-MADURA-Sejarah memang tidak akan pernah kering di bibir tiap orang. Termasuk fakta berikut ini, tentang Madura: Madunya Negara. Ibarat dua sisi mata uang, keunikan dan Madura merupakan dua kata yang tak bisa dipisahkan. Banyak kalangan mengakui bahwa pulau garam ini memang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikannya ialah bahasa Madura. Bahasa ini tidak hanya menjadi bahasa di pulau garam, dengan empat kabupatennya. Ia juga melenggang ke wilayah tapal kuda. Praktis, sedikitnya sekitar 10 kabupaten di Jawa Timur menggunakan bahasa ini. Sehingga tak salah jika bahasa Madura merupakan bahasa terbesar di Nusantara selain bahasa Jawa dan Sunda. Di samping itu, ada lagi keunikan Madura yang hampir tak dimiliki daerah lain di Nusantara. Madura tidak hanya mengalami satu peristiwa kemerdekaan. Ia bahkan mengalami hal itu sebanyak tiga kali. “Kali pertama jelas. Yaitu saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tanggal 17 Agustus 1945,” kata R. B. Muhlis, salah satu pemerhati sejarah di Kabupaten Sumenep. Bahkan setelah jelas terlihat kesungguhan Madura menjadi bagian RI dengan sikap patriotik yang ditunjukkan para putra terbaiknya. Tidak sedikit juga menjadi bunga bangsa dan mengakhiri hidupnya di ujung bedil kaum kafir Belanda. Di antaranya Letnan R. Moh. Ramli, Letnan R. Mertawijaya, Kapten R. Tresnawijaya, dan K. H. Abdullah Sajjad. Namun Madura tampaknya memang menjadi primadona sejak dahulu kala. Kendati sudah jelas kalah Belanda mencari peluang untuk duduk kembali dengan cara memecah belah. Madura dianggap sebagai salah satu titik penting yang perlu pecah dari RI. “Akhirnya di awal-awal 1948 taktik Belanda berhasil, Madura menjadi sebuah negara. Ditunjuk sebagai Wali Negara ialah Raden Adipati Ario Cakraningrat. Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan negara-negara bagian,” kata Muhlis. Tanggal 20 Februari 1948, seperti dikatakan Muhlis, merupakan saat pengakuan terhadap status negara Madura oleh Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Saat itu memang terjadi pro-kontra khususnya di kalangan rakyat Madura. Pasalnya, hal itu dinilai sebagian kalangan justru menguntungkan Belanda. Sebagai bagian dari politik pecah belah untuk melemahkan kedaulatan RI. Tapi kemerdekaan kedua bagi Madura ini tetap tak terelakkan. Meski begitu, hal tersebut tak berlangsung lama. Situasi ini lantas disadari oleh rakyat sekaligus para petinggi Madura sebagai sesuatu hal yang harus secepatnya diubah. Puncaknya, Wali Madura Cakraningrat sendiri pada tanggal 28 Januari 1950 lantas menyerahkan kekuasaannya kepada DPR Madura. Penyerahan itu sedikit alot. Karena DPR Madura menolak. Parlemen lantas menganjurkan agar Wali Negara menyerahkan langsung pada RIS. “Nah, tahun itu merupakan kemerdekaan ketiga Madura. Yaitu dibubarkannya Negara Madura pada tahun 1950. Madura kembali bergabung dengan RI,” tutup Muhlis. RM Farhan