matamaduranews.com-BANGKALAN-Begitu susahnya ngurus Biakes Maskin di Kabupaten Bangkalan, sehingga banyak warga kurang mampu mengeluh, membuat puluhan pemuda prihatin. Para pemuda yang mangatasnamakan Barisan Pemuda Bangkalan (BPB) itu, akhirnya mendatangi ruang Komisi D DPRD Bangkalan untuk menyampaikan keluhan perihal susahnya mengakses pembiayaan pelayanan kesehatan bagi orang miskin (Biakes Maskin) itu kepada wakil rakyat. Ahmad Annur, Ketua BPB bercerita jika masyarakat miskin di Bangkalan banyak mengeluh soal susahnya mengakses Biakes Maskin. Padahal, program Biakes Maskin tersebut sangat dinantikan masyarakat karena digunakan untuk orang yang belum diikutsertakan dalam jaminan kesehatan atau BPJS. "Tetapi sayangnya ngurus Biakes Maskin sangat susah. Apalagi orang desa yang SDM-nya masih minim, soal administrasi mereka banyak yang tidak paham," kata Ahmad Annur di hadapan Komisi D DPRD Bangkalan, Senin (30/11/2020). Pihaknya meminta pada Komisi D DPRD Bangkalan yang merupakan leading sector Dinas Kesehatan dan RSUD Syamrabu Bangkalan segera membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Postu). Hal ini guna memudahkan masyarakat kurang mampu dalam mengakses program Biakes Maskin. "Kami desak lagislatif agar mereka segera berkoordinasi pada instansi terkait untuk segera membentuk Postu," tegas Ahmad. Pasalnya, masyarakat tidak mampu yang ingin mendapat klaim Biakes Maskin harus melengkapi administrasi di Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dispendukcapil dan RSUD. Sehingga dengan adanya Postu, akan memangkas alur pelayanan yang panjang tersebut. "Jadi, kami minta di RSUD Bangkalan harus ada 4 instansi untuk persyaratan klaim Biakes Maskin tersebut, agar masyarakat tidak bingung dan jarak tempuh antar dinas cukup jauh. Kasihan masyarakat," pinta Ahmad. Ketua BPB itu juga menyinggung minimnya anggaran Biakes Maskin di Bangkalan. Sehingga, pihaknya berharap tahun 2021 anggaran Biakes Maskin bisa dinaikkan. "Itu demi kepentingan masyarakat miskin. Urusan kesehatan itu paling utama. Kami minta dinaikkan," tegas dia. Tak kalah penting, lanjut Ahmad, yaitu soal klaim RSUD Syamrabu Bangkalan terkait pembiayaan Biakes Maskin sebesar Rp 4,2 miliar belum terbayar oleh Dinas Kesehatan Bangkalan. Persoalan ini, kata dia, harus segera disikapi oleh wakil rakyat di DPRD Bangkalan. "Tolong dikawal, Pak DPR. Agar pelayanan di RSUD Bangkalan tidak terjadi ketimpangan dan kelumpuhan serta pelayanan yang kurang maksimal karena terkendala di anggaran yang belum cair," pinta dia. Menanggapi keluhan BPD tersebut, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengungkapkan, pihaknya sudah menyarankan kepada dewan pengawas rumah sakit untuk membentuk Postu. Kata dia, postu sudah direncanakan akan ditempatkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan nama Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Namun, Komisi D DPRD Bangkalan masih akan duduk bersama dengan pihak-pihak terkait untuk kepastiannya. "Nantinya masyarakat tinggal membawa satu lembar DTKS dari rumah sakit. Kemudian tinggal membawa satu lembar itu ke desa untuk ditandatangani," jelas Nur Hasan. Sementara terkait penambahan anggaran Biakes Maskin, pihaknya mengaku sudah mendorong Dinas Kesehatan Bangkalan untuk menambah anggaran itu. Sebab menurut Nur Hasan, orang miskin di Bangkalan tidak mungkin bisa tuntas. "Kami sudah mendorong agar dianggarkan minimal Rp 6-7 miliar di tahun 2021, karena untuk tahun ini sekitar Rp 4,6 miliar," tegasnya. Syaiful, Mata Madura