matamaduranews.com-SAMPANG-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sampang menolak keputusan Pemerintah Pusat menghapus Formasi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) Guru di tahun 2021. Keputusan yang dikeluarkan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut dianggap PGRI Sampang tidak tepat. Sebab, hal tersebut tidak berpihak kepada guru sebagai tenaga pengajar yang telah mengabdi dan memberikan dedikasinya untuk mendidik penerus bangsa Indonesia. Ketua PGRI Sampang, H. Muzakki mengatakan, pihaknya tidak setuju atas keputusan Pemerintah Pusat yang meniadakan jalur CPNS untuk guru dan dialihkan ke status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Karena kalau ditiadakan seperti ini, kan sepertinya dikriminasi terhadap guru. Sementara kenapa (formasi CPNS untuk) pegawai lainnya kok tidak (dihapus)," katanya, Senin (4/01/2021). Baca Juga: Guru Tak Lagi Jadi PNS, Gus Ami dan PGRI Menolak Di samping itu, Muzakki juga menilai aturan yang dipakai oleh Pemerintah Pusat untuk meniadakan Formasi CPNS guru tidak jelas dan perlu dipertanyakan. "Pemerintah membuat keputusan seperti itu, aturannya apa yang dipegang? Sebenarnya peraturan seperti apa yang menjadi landasan Pemerintah," tanya dia. Seharusnya, lanjut Muzakki, Pemerintah Pusat melihat peranan guru yang mempunyai peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, hal ini bisa membuat profesi guru tidak menarik, karena tidak ada kepastian status kepegawaian dan jenjang karier. Selain itu, kebijakan Pemerintah menghapus CPNS untuk guru juga dikhawatirkan berakibat pada menurunnya kualitas pengajar di masa mendatang di tengah kompetisi dalam dunia pendidikan makin ketat. "Jadi, kami minta dikaji kembali keputusan tersebut dan kami minta agar Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB tetap membukan jalur rekrutmen guru yakni CPNS dan PPPK karena keduanya memiliki sasaran yang berbeda," pinta Muzakki. Saat ini, pihaknya dengan PGRI Provinsi Jawa Timur dan PGRI Pusat sudah sepakat menolak atas keputusan Pemerintah menghapus CPNS untuk guru. PGRI akan memperjuangkan supaya formasi CPNS untuk guru tetap dibuka tahun ini. "Kami semua sepakat, dan kami akan memperjuangkan hal itu. Seperti yang saya bilang, peran guru itu sangat strategis untuk mengasah dan membangun sember daya manusia penerus bangsa Indonesia yang kompeten," tandas Muzakki. Jamal, Mata Madura