matamaduranews.com-SAMPANG-Sejumlah massa yang mengatasnamakan Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mendatangi Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang, Selasa (8/12/2020). Kedatangan Jaka Jatim tersebut menyoroti dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) oleh oknum Kemenag Kabupaten Sampang. Ketua Jaka Jatim, Sidik menyampaikan, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima oleh pihak madrasah tidak utuh sebagaimana mestinya. "Berdasarkan data yang kami ambil di beberapa kecamatan, ternyata kegiatan BOP ini tidak optimal karena Lembaga tidak menerima uang itu secara utuh," katanya ketika orasi, Selasa (8/12/2020). "Memang Lembaga itu menerima, misal MDT menerima Rp 10 juta. Tetapi setelah dicairkan diminta oleh oknum (Kemenag, red) untuk ditransfer secara bervariasi, ada yang 15 % dan 30 % bahkan 60 %," sambung Sidik. Ia menegaskan kepada Kemenag Sampang apabila dalam batas waktu 23 hari tidak ada kejelasan, dugaan kasus pemotongan dana BOP tersebut akan dibawa ke ranah hukum. "Kami deadline Kemenag sampai tanggal 31 Desember harus beres, bagaimana lembaga MD menerima uangnya secara utuh. Jika tidak, kami tidak akan segan-segan akan menindaklanjutinya ke ranah hukum," tegas Sidik. Sementara Pardi, Kepala Kemenag Kabupaten Sampang saat menemui massa Jaka Jatim menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui dugaan pemotongan BOP kepada penerima yakni MDT "Kami memang tidak tahu ada pemotongan kepada lembaga yang menerima BOP, kami hanya bertugas memonitoring dan sosialisasi terhadap setiap lembaga penerima BOP," ujarnya. Atas apa yang disampaikan Jaka Jatim, pihaknya, kata Pardi berjanji akan melakukan pemantauan secara langsung di setiap lembaga penerima BOP. "Kami akan turun untuk mencari bukti data dugaan pemotongan BOP guna memastikan benar atau tidak," tandasnya. Jamal, Mata Madura