PERTANYAAN di atas hanya mewakili banyak orang. Termasuk pertanyaan aktivis, pegiat seni dan budaya dan politisi. Kalau ASN Sumenep? Ada juga sih yang bisik-bisik. Menanyakan urgen-nya  jika berseragam blangkon. Tapi si ASN itu hanya bisik-bisik, setelah itu manut-manut saja. Apa kata pimpinannya. Sebenarnya. Kalau mau jujur. Saya mewakili suara banyak orang. ASN Pemkab Sumenep berseragam memakai blangkon tak begitu urgen. Alasan itu kalau saya sebut bisa panjang. Sudah lah, biar anda jelaskan sendiri. Dari sudut pandang anda. Tapi saya mau menyalin alasan, kenapa ASN Sumenep perlu berseragam memakai blangkon. Alasan ini saya kutip dari berbagai pernyataan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Pertanyaan itu sudah tayang di sejumlah media mainstream, lho. Termasuk media yang menerima jatah gede kue iklan dari Pemkab Sumenep. Juga pernyataan Bupati yang diposting di kanal YouTube Diskominfo Sumenep. Begini kata Bupati Fauzi: Salah satu kekayaan Sumenep yang tak dimiliki oleh Kabupaten/Kota se Jawa Timur adalah keraton. Aset bernilai tinggi ini merupakan warisan leluhur. Sebagai generasi penerus, perlu kiranya menjaga dan merawat warisan leluhur yang bernilai itu. Ada lagi. Anda masih ingat. Apa yang diucapkan Achmad Fauzi usai dilantik sebagai Bupati Sumenep di Grahadi Surabaya? "Ingin menghidupkan nuansa keraton.," begitu singkatnya yang juga dikutip banyak media mainstream. Praktis. Di kepemimpinan Bupati Fauzi nuansa keraton dihidupkan. Setiap tamu yang hendak ke Bupati Fauzi di Rumah Dinas Bupati  harus melewati Labang Mesem dengan aksesoris blangkon. Kebijakan Bupati itu langsung diterapkan. Suara miring di Grup-Grup WhatsApp riuh. Termasuk ASN yang berlatar Raden Bagus (RB). Salah satu dari mereka berkomentar begini: sanonto benne jaman rato, pon. Anda kan ngerti, siapa Raden Bagus itu? Saya diam. Mencari makna di balik kebijakan bupati yang tersimpan. Misi apa yang ingin dicapai Fauzi dari kebijakan itu. "Masak selevel bupati, gebrakan programnya hanya ingin menghidupkan nuansa keraton," ucap dalam bathin. Saya juga berpikir. Bupati Fauzi bukan lahir dari keluarga Raden Bagus. Untuk apa kebijakan nuansa keraton menjadi program awal ngantor. Lama belum menemukan alasan yang visible. Saya diam. Sengaja tak wawancara langsung. Menunggu momen yang tepat. Hingga menemukan jawaban yang dimuat media: Begini alasan Bupati Fauzi: "Mempertahankan dan melestarikan blangkon khas Sumenep itu sebagai bagian dari merawat warisan leluhur. Juga bagian dari menggerakkan ekonomi warga Sumenep melalui UMKM (pengrajin blangkon)," pernyataan Bupati Fauzi ini saya edit, tapi sesuai dengan substansi yang dimaksud. Dari pernyataan itu, saya baru ngeh. Ternyata Bupati Fauzi kesulitan menggerakkan ekonomi warga Sumenep setelah diterjang pandemi Covid-19. Dan Bupati Fauzi memilih objek UMKM sebagai sarana perputaran ekonomi warga yang efektif. Keinginan itu diwujudkan melalui pengrajin batik tulis, pengrajin blangkon, penjahit baju, dan pelaku UMKM lainnya seperti keris, kuliner dan sebagainya. Sebelumnya saya pernah mengulas alasan Bupati Fauzi konsern pada UMKM Sumenep sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dasar. Begini tulisan itu: Saya penasaran. Sempat terbesit: Selevel bupati kok hanya menarget menghidupkan nuansa keraton. Lalu apa impact ekonominya kepada warga Sumenep?. Lama lama saya menemukan jawaban: Bupati ingin memberdayakan pengrajin pakaian dan aksesori keraton. Melalui kebijakan bupati. Setiap ASN memakai blangkon dan seragam batik khas Sumenep. Dari sini, baru ngerti orientasi kebijakan yang berdampak kesejahteraan. Menggairahkan ekonomi warga Sumenep. Lalu ada berita: seragam siswa SD Gratis. Juga dua hari ASN di bawah lingkungan Pemkab Sumenep berpakaian batik khas Sumenep. Kabar berita kebijakan ini sepotong. Tak utuh. Saya telusuri. Impact apa yang akan dinikmati warga Sumenep dari kebijakan itu. Ternyata, penerima manfaat adalah pengrajin batik khas Sumenep yang sudah lama mati suri. Dengan kebijakan itu, pengrajin batik akan menggeliat. Sekitar 20 ribu batik tulis khas Sumenep yang dibutuhkan. Sedangkan penerima manfaat bantuan seragam siswa SD juga penjahit seantero Sumenep. Bisa bayangkan. Sebanyak 21 ribu seragam siswa SD yang dibutuhkan. Yang saya sebutkan di atas baru wacana. Belum terwujud. Artinya: cuan belum mengalir dan berputar ke warga. Siapa yang bertanggungjawab? Secara umum ya bupati. Tapi kan ada pembantu bupati. Seperti Wabup, kepala OPD. Dan tim dan loyalisnya untuk mempercepat perwujudan cita-cita itu. Ada lagi terobosan program Bupati untuk menggerakkan UMKM dan petani. Sepintas programnya bagus. Tapi ya itu, lagi lagi implementasi program itu belum nyata. Saya tak begitu dekat dengan Bupati Fauzi. Sejak jabat Wabup Sumenep. Lima tahun biasa mengenalnya. Meski sering ngobrol ringan-ringan. Secara pribadi, saya menafsiri kelebihan Fauzi bukan di manajerial. Jiwa wirausaha lebih mengedepan. Singkatnya: Bupati Fauzi berpikir apa yang bisa didapat warga Sumenep dari kebijakannya. Sayang. Bupati kurang mengawal gagasan itu sampai terwujud secara cepat dan tepat sasaran. Maklum, Fauzi berangkat dari pengusaha di Jakarta sebelum jabat Wabup dan Bupati Sumenep. Kelemahan Fauzi mestinya ditutup oleh Wabup Nyi Eva. Saya menafsiri Nyi Wabup Eva bisa di manajerial. Delapan program unggulan Fauzi Eva yang disampaikan saat Pilkada 2020 perlu menjadi acuan. Apalagi, Wabup secara aturan memiliki tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan. Sementara Bupati-Wabup dikejar batas waktu jabatan. Sebentar lagi mau nyalon lagi. Warga pasti bertanya-tanya. Apa solusinya? Anda yang bisa menjawab secara serius. Jangan menuding ada kaum yahannu yang menghambat. (hambalirasidi)