matamaduranews.com-PAMEKASAN- Demonstrasi LSM untuk menolak Fattah Jasin sebagai Calon Wakil Bupati Pamekasan diduga bagian dari grand design orang yang tidak menghendaki Fattah Jasin sebagai Wabup. Hal ini disampaikan Ketua AMPPAS (Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Pamekasan), Abdul Kholis, S.H., M.Hum saat wawancara dengan Mata Madura, Selasa (1/2/2022). Sayang Kholis tak menyebut siapa di balik grand design untuk menolak Fattah Jasin sebagai Wabup Pamekasan. Lalu Kholis membaca psikologi kepemimpinan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam seperti menghendaki tipologi wabup seperti almarhum Rajaie, yang penurut, tidak mau menonjol, dan selalu sendiko dhawuh, bahkan yess man. Menurut aktivis yang juga lawyer ini, track record Fattah Jasin, merupakan strong leadership leader (pemimpin dengan kepemimpinan yang kuat). Punya pengalaman yang panjang di birokrasi pemerintah, dan juga populer karena pernah menjadi peserta kontestasi Pilkada Kabupaten Sumenep dengan perolehan suara yang sangat meyakinkan. "Dengan karakter Bupati Baddrut Tamam, jika Fattah Jasin terpilih sebagai Wakil Bupati Pamekasan, itu secara subyektifitas akan memunculkan matahari kembar. matahari pendopo jalan Kabupaten, dan pendopo jalan jokotole," terang Kholis. "Analisa saya bagi Bupati Pamekasan, akan mereduksi aura kepemimpinan bupati Pamekasan. Karena itu, Bupati Baddrut menyodorkan nama Agus Mulyadi. Sosok mantan pejabat dengan type slowdown leadership," pungkas Kholis memberi analisis. Sementara itu, juru bicara partai pengusung Berbaur, Heru Prayitno, menganggap biasa saja penolakan terhadap Fattah Jasin. Menurut sekretaris DPD PAN (Partai Amanat Nasional) Kabupatèn Pamekasan ini, di negara demokrasi, setiap orang boleh berpendapat sesuai pikirannnya masing-masing. "Saya tidak ingin berpolemik demo itu digerakkan siapa. Hanya ingin saya sampaikan juga, bahwa jika penolakan itu hanya berbasis tanah kelahiran, maka itu pemikiran yang rasis dan usang. Oleh karena itu adalah lucu jika kita masih berbicara atas dasar lahir dimana," papar Heru merespon demo LSM kepada Mata Madura. Menurut politisi yang juga mantan koordinator Forum LSM ini, penolakan terhadap Fattah Jasin adalah ahistoris, primordial dan bertentangan dengan sejarah sekaligus tidak sesuai dengan sunnatullah, sekaligus melawan konstitusi . Sebab, katanya, tempat kelahiran adalah takdir, bukan pilihan. Dan dimana-mana, orang luar daerah itu tidak dilarang berkarir dimana saja. Jakarta pernah dipimpin oleh orang Jawa Tengah, juga orang Bangka Belitung, dan terakhir kelahiran Yogyakarta. Bukan hanya Betawi. Bahkan Pamekasan pernah dipimpin oleh orang Yogyakarta. Dan juga banyak pejabat pimpinan OPD juga bukan asli Pamekasan. Bahkan ada beberapa orang Pamekasan yang juga sukses menjadi pimpinan di Kabupaten lain. "Sebaiknya pikiran rasis dan primordial itu kita tanggalkan saja. Dan untuk Fattah Jasin kita ikuti sesuai mekanisme yang ada,". (*)