matamaduranews.com-SURABAYA-Politisi Gerindra Bambang Haryo Soekartono bersuara lantang terkait kebijakan pemerintah yang mensyaratkan PCR atau antigen pada moda transportasi publik massal antar wilayah. Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini, menilai kebijakan pemerintah itu sangat membebani ekonomi masyarakat. "Jumlah masyarakat yg terinfeksi Covid-19 sudah merata di seluruh wilayah Indonesia dan tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang steril dari Covid-19 saat ini. Seharusnya tidak ada alasan bahwa pengguna transportasi massal antar wilayah wajib menggunakan PCR ataupun antigen, karena persyaratan untuk mereka sudah ada wajib sudah divaksinasi," sebut Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia Jatim ini seperti dikutip kempalan. Dikatakan, seluruh SDM yang bekerja melayani masyarakat di dalam terminal, baik semua petugas terminal, maupun penjaga tenan makanan termasuk petugas satgas Covid-19 baik moda darat, laut, udara dan kereta api, tidak ada persyaratan wajib antigen ataupun PCR untuk 3 hari sekali. Termasuk juga crew dari alat transportasi (pesawat, kereta api, kapal laut) tidak wajib harus PCR dan Antigen setiap 3 hari sekali. Lanjut BHS-panggilan akrab Bambang Haryo Soekartono-terlihat bahwa terminal maupun di alat transportasi tidak steril dari covid-19, sehingga apabila ketentuan wajib PCR dan Antigen hanya diberlakukan kepada masyarakat konsumen tidak berdasar untuk sterilisasi terminal dan alat transportasi tersebut, dan bahkan seolah – olah terjadi diskriminasi terhadap konsumen transportasi dan disinyalir melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Pemberlakuan pemeriksaan PCR dan antigen bisa diluar terminal dan bahkan bisa berlaku sampai dengan 3 hari, sebenarnya adalah tidak masuk akal. Apalagi mereka harus menunggu hasil tes PCR dan Antigen selama berjam jam bahkan hari, maka pada saat mereka menunggu hasil tes masih mempunyai peluang tertular Covid-19 yg dimana penularannya bahkan dalam hitungan detik. “Jadi persyaratan PCR dan antigen hanyalah formalitas yang tidak berdasar dan cenderung ber-orientasi bisnis bagi sekelompok orang yg didukung oleh oknum pemerintah dan menyulitkan ekonomi masyarakat pada saat ini akibat pandemi Covid-19,”  terang BHS, yang juga Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Selasa (2/11). Menurut Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jawa Timur ini, apabila pemerintah berdalih dasar pemberlakuan wajib PCR dan antigen untuk mengurangi mobilitas dari masyarakat pada saat natal dan tahun baru juga tidak berdasar, karena mobilitas masyarakat yg menggunakan transportasi publik massal antar wilayah JAUH LEBIH KECIL daripada kegiatan mobilitas masyarakat yg ada di wilayah tersebut. Apalagi, kata BHS, semua wilayah di Indonesia terutama di Jawa dan Bali sudah merata yang terinfeksi Covid-19 dan tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang steril dari Covid-19 yang harus diproteksi oleh pemerintah, semuanya adalah mempunyai status yang hampir sama. Ucap BHS “Harusnya pemerintah faham terhadap kondisi tersebut, dan pemerintah harus bisa menciptakan ketenangan ataupun kenyamanan hidup bukan malah membebani masyarakat. Untuk itu PCR maupun antigen WAJIB harus dihapuskan dari semua moda transportasi publik kecuali bagi mereka yg belum mendapatkan vaksinasi. Dan tidak ada satupun negara di dunia yang mewajibkan masyarakatnya harus menggunakan PCR ataupun antigen pada saat akan menggunakan transportasi publik domestik didalam negeri,” pungkasnya. (**)