matamaduranews.com-Penangkapan Kapolda Jatim Irjen Pol Teddy Minahasa Putra mendapat respon Indonesia Police Watch (IPW). IPW mendukung kerja kepolisian memberantas narkoba dan tidak pandang bulu menyikat anggotanya. Tidak terkecuali di level perwira tinggi. "Dengan ditangkapnya pati Polri dalam kasus narkoba, maka Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mendalami keterkaitan jaringan narkoba yang ada.," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya, Jumat 14 Oktober 2022. Padahal, Teddy baru ditunjuk Kapolri Jenderal Listyo dua hari lalu untuk menggantikan Irjen Nico Afinta. Divpropam Mabes Polri yang dikabarkan menangkap Kapolda  Teddy terkait kasus narkoba. IPW menyebut,penangkapan Kapolda Teddy sangat memprihatinkan dan mencoreng wajah institusi Polri. Apalagi saat ini, institusi Polri sedang disorot publik dengan peristiwa Duren Tiga dan Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa melayang. Dengan ditangkapnya pati Polri dalam penggunaan narkoba, IPW berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa mendalami keterkaitan jaringan narkoba yang ada. "Tiidak mungkin seorang jenderal hanya sebagai pemakai tanpa mengetahui jaringan pemasok atau bandar narkoba tersebut," tulis IPW sebagaimana dikutip situs kempalan.com, Jumat siang 14 Oktober 2022. Di sisi lain, IPW minta kepada Kapolri Listyo agar melakukan tes urine secara berkala di kalangan perwira tinggi dan perwira menengah Polri secara berkala. "Hal ini sebagai deteksi dini dan upaya pencegahan penyalahgunaan di kalangan polisi sebagai penegak hukum," lanjut Sugeng. Diterangkan, narkoba memang menjadi musuh di Institusi Polri sendiri. Banyak anggota yang telah dipecat terkait barang haram tersebut. Beberapa bulan lalu, Kapolres  Bandara Soetta Kombes Edwin Hatorangan di PTDH karena melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus narkoba. Oleh karena itu, sambungnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus tegas dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa. "Sesuai Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri maka akan terkena PTDH,". (*)