Catatan Farisi Aris* Sejak Juni lalu, petani tembakau sudah start kembali tanam tembakau. Dengan harapan, dapat memperoleh penghidupan yang lebih baik dari hasil jual tembakau nantinya. Ya, bagi mereka, bertani tembakau bukan hanya dalam rangka merawat warisan nenek moyang. Tetapi, lebih dari itu juga ada “nilai bisnis” yang menjadi perhitungan utama petani dalam bertembakau. Dulu, bagi petani hasil jual bertembakau sangatlah menjanjikan. Jadi, tak salah jika tembakau mendapat julukannya sebagai si “daun emas”. Daun yang memberikan banyak keuntungan bagi kehidupan petani. Namun, beberapa tahun/musim terakhir si “daun emas” ini berbalik menjadi “simalakama” bagi banyak petani tembakau. Khususnya musim lalu (2019). Pasalnya, di tengah modal bertembakau yang tak lagi kecil, petani malah dihadapkan pada situasi yang tak bersahabat. Tembakau murah. Petani dirugikan. Bukti kongkretnya adalah tahun lalu. 2019, harga tembakau kacau. Ada yang hanya laku di atas Rp. 20.000, ada yang lebih rendah bahkan. Jelas petani dirugikan. Padahal, berdasarkan keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama perwakilan gudang, petani dan yang lainnya telah sepakat bahwa break event point (BEP) harga tembakau 2019 ditetapkan Rp. 40.451 per-kilogram. Akibatnya, tahun ini banyak petani yang gagap dan ragu untuk bertembakau. Kegagapan petani itu, jika ditelisik bersumber dari dua hal: 1), karena pandemi; 2), yaitu, soal harga. Kerugian modal plus tenaga yang menimpa tahun lalu telah mencipta trauma atau “patah hati” mendalam kata remaja kini. Tahun lalu, partai politik (parpol) yang banyak bersuara di atas mimbar demokrasi yang mengawal harga tembakau petani adalah PKB. Ya, PKB, partai warisan mendiang Gus Dur. Namun, tahun ini, di tengah gegap gempita petani kembali bertembakau dengan segala keraguannya, nampaknya partai ini tak bercuit sedikit pun. Padahal, pengawalan yang digembor-gemborkan partai yang mengantarkan pengasuh Pondok Pesantren Al Karimiyyah, Beraji ke kursi Sumenep 1 sejak 2010 lalu ini terbilang menuai kegagalan. Kenapa tidak, harga tembakau tetap saja. Tetap merugikan petani. PKB, tahun ini harus kembali angkat bicara. Sebagai partai besar, PKB harus membuktikan bahwa memang berpihak kepada rakyat. Jangan sampai berpihak kepada rakyat karena “ini-itu”. Rakyat butuh kejelasan dan kepastian. Bukan omong kosong di media belaka. Petani butuh “lamaran” dan “cincin emas” di jari manisnya. Bukan hanya kata-kata “aku padamu, Dek...!” Sejak hari ini, jika PKB memang berkomitmen untuk mengawal harga tembakau hasil jerih rakyat, sejumlah masalah yang dapat merugikan hasil tembakau harus segera dipikirkan. Jika memang tak ada regulasi yang mengatur jual-beli tembakau ini, segera mungkin carikan jalan alternatifnya. Jika sejumlah regulasi tata niaga tembakau Madura sudah ada, sekarang saatnya dipantau kembali sisi hukum manakah yang membuat harga tembakau timpang. Jika memang tak ada sisi hukum yang timpang secara normatif, maka PKB harus berani bertanya apa jangan-jangan ada “industri hukum” di balik ketimpangan harga tembakau ini? Ini harus dilakukan demi sebuah kepastian. Sekali lagi, jika PKB memang berkomitmen menolong rakyat. Maka PKB bersama Pemerintah harus kawal BEP harga tembakau 2020. BEP harga tembakau sudah ada. Jika tak punya silahkan hubungi saya di 087××××××××. Jangan sampai kerumitan Pilkada Sumenep membuat PKB enyah dengan kepentingan rakyat, harap saya. Pada tulisan ini, saya memang hanya fokus pada PKB. Sebab, musim lalu hanya PKB yang saya dengar cuitannya. Pun hanya senyaring cuitan burung Perkutut. Hehe. Parpol lain bungkam. Karena itu, kepada PKB saya sarankan banyak bersyukur meski hanya mampu bercuit senyaring cuitan burung Perkutut mengenai ketimpangan harga tembakau ini. Ketimbang parpol lain, bercuit saja tidak mampu. *) Penulis bermukim di Jenangger, Batang-Batang. Catatan ini disarikan dari hasil bincang-bincang kecil dengan petani tembakau