matamaduranews.com-BANGKALAN-Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangkalan dikeluhkan masyarakat. Hal itu membuat Mahmudi, Anggota Komisi A DPRD Bangkalan menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke pusat pelayanan publik yang berlokasi Bangkalan Plaza, Jl. Halim Perdana Kusuma tersebut. Mahmudi mengatakan, kurang maksimalnya pelayanan MPP Bangkalan terhadap warga menjadi alasan utama sidak dilakukan. "Jika setengah-setengah, mending dibubarkan saja MPP ini. Jika isu seremonial yang ditampilkan, ya cukup sehari saja," kata Mahmudi bernada kesal. "Jika Bupati serius buka MPP, ya seharusnya dipersiapkan semua pelayanan yang prima untuk masyarakat di MPP itu," tambahnya. Pelayanan yang banyak dikeluhkan warga, kata Mahmudi adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia mendapatkan fakta yang mencengangkan di lokasi. Dalam sidak itu, Mahmudi melihat banyak masyarakat yang mengurus pembuatan KTP harus menunggu para petugas istirahat. Padahal, keberadaan MPP bertujuan memberikan terobosan pelayanan yang prima dan cepat kepada masyarakat. "MPP kan tujuannya pelayanan lebih cepat, efektif dan efisien. Tapi pelayanannya sama saja dengan ngurus di kantor masing-masing dinas," ujar politisi Hanura itu usai Sidak, Rabu (16/09/2020) siang. Saat sidak, Mahmudi melihat lampu pelayanan Dispendukcapil Bangkalan gelap. Lampu tertutup, sementara warga yang menunggu dilayani sudah antre. "Jika memang jam istirahat seharusnya terpampang di pintu ada pemberitahuan jam istirahat. Tapi kenyataannya tidak ada, kasian masyarakat yang menunggu," paparnya. Jika dicek lebih detail, di pintu masuk MPP hanya ada pemberitahuan jam buka dari pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB. Mahmudi, juga Mata Madura tidak menemukan keterangan jam istirahat. Anggota Komisi A DPRD Bangkalan itu mengaku miris, karena saat bertanya pada petugas, katanya pemberitahuan jam istirahat belum dibuatkan. "Masih belum dibuatkan tulisan untuk jam istirahatnya, Pak," kata petugas resepsionis di MPP pada Mahmudi. Atas kejadian tersebut, Mahmudi meminta mulai besok Dispendukcapil dan MPP secara umum menerapkan sistem jaga secara bergantian saat jam istirahat. "Yang penting jangan sampai kosong. Lebih baik digilir saja yang berjaga saat jam istirahat. Harus tetap ada yang jaga, secara bergantian, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama. Kasian," saran dia. Mahmudi juga sangat menyayangkan dalam absensi kehadiran tiap OPD di MPP ada petugas pelayanan yang tidak hadir. Seperti Bapenda, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Kominfo dan PDAM tidak ada petugasnya. "Kami cek data di atas (petugasnya) tidak ada dalam daftar hadir," ungkapnya. Jika sebelumnya Mahmudi hanya mendapat keluhan dari masyarakat perihal pelayanan yang kurang maksimal, kini dia jadi tahu sendiri faktanya di lapangan. "Saat ini saya baru mengetahui jika MPP memang belum siap sepenuhnya melayani masyarakat," pungkas dia. Syaiful, Mata Madura