matamaduranews.com-Bentrok warga dan tim gabungan di Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya pecah. Siswa SD histeris saat mendengar tembakan dan suara-suara kerusuhan. Gas air mata sempat terbawa angin hingga ke ruang kelas SMPN 22 Batam. Suasana belajar-mengajar kacau. Dhimam Abror Djuraid menulis di situs kempalan tentang kerusuhan di Pulau Rempang, Batam. Berikut tulisannya; Pulau Rempang, Wadas Part Two Oleh: Dhimam Abror Djuraid Peristiwa mirip Wadas kembali terjadi. Kali ini di wilayah Pulau Galang, Kepulauan Riau. Sama dengan Wadas, warga setempat rumahnya hendak digusur dan direlokasi demi pembangunan industri kaca dengan investasi triliunan rupiah. Pulau Rempang bakal diubah menjadi Eco City yang di dalamnya ada pabrik kaca hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group. Warga menolak karena pembangunan kompleks industri ini akan menghancurkan warisan budaya mereka. Pembangunan ini akan menggusur ratusan rumah warga dan dikhawatirkan akan menghancurkan lingkungan. Eskalasi kasusnya belum seperti Wadas, tetapi kelihatannya akan sekeras Wadas. Ribuan orang melakukan demonstrasi di depan kantor BP Batam sebagai pengelola wilayah. Puluhan mobil pribadi, mobil bak terbuka, dan ratusa sepeda motor berduyun-duyun mengangkut warga yang mengikuti protes.. Bentrok dengan polisi tidak terhindarkan. Water canon beraksi dan pengunjuk rasa membalas dengan lemparan batu dan apa saja yang bisa dilemparkan. Polisi mengamankan banyak pengunjuk rasa. Video yang beredar menunjukkan beberapa warga yang diamankan polisi dengan menjatuhkan mereka ke jalan raya. Video lain menunjukkan warga menebangi pohon dan menumbangkannya di jalan raya untuk melakukan blokade. Jalan utama yang menghubungkan dengan Kota Batam lumpuh karena blokade ini. Bentrokan antara polisi dan warga pecah di Rempang Galang, Batam, Kamis (7/9). Polisi mencoba membuka barikade dan warga bertahan total. Bentrokan tidak dapat dihindari ketika polisi berusaha menerobos barikade warga. Aparat membawa water canon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa melawan dengan melempari aparat menggunakan batu. BP Batam akan melakukan pengukuran dan mematok lahan yang akan digunakan untuk investasi di Pulang Rempang dan Galang. Ribuan rumah warga yang terkena proyek strategis nasional itu rencananya akan direlokasi ke sebuah lokasi di Sijantung. Pemerintah akan membuatkan warga terdampak rumah permanen di lokasi yang baru serta diberi lahan. Namun, warga setempat masih keberatan atas rencana tersebut. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan ada 60 kendaraan aparat gabungan yang mencoba masuk ke Pulau Galang untuk melakukan pengukuran lahan. Mereka lalu terlibat bentrok dengan warga yang menolak relokasi. Kegiatan ini mendapat penolakan dari mayoritas penduduk 16 kampung Melayu Tua yang ingin mempertahankan heritage leluhurnya. Ini bukan unjuk rasa pertama. Agustus lalu puluhan warga Rempang dari Desa Galang berkumpul di Jembatan IV Barelang, memprotes kedatangan petugas Direktorat Pengamanan Aset BP Batam. Para petugas itu hendak mengukur tanah untuk rencana pembangunan. Salah satu warga mengatakan warga tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai penggusuran. Padahal ada 16 kampung sejarah di sana yang didiami warga sejak 1834 dan kini total penduduknya sekitar 10 ribu jiwa. Warga setempat sebenarnya tidak menolak pengembangan kawasan menjadi Eco City. Tapi, ingin kampung heritage sejarah itu dipertahankan. Karena pemerintah menolak keinginan rarga, tidak ada pilihan lain selain bergerak turun. Dari perspektif budaya terungkap bahwa warga Rempang memang orang Melayu yang berwatak keras dan masih memegang adat resam. Penduduk asli Rempang, Galang, dan Bulang–yang kini masuk wilayah Kota Batam–adalah keturunan para prajurit Kesultanan Riau-Lingga yang sudah ada sejak 1720 masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah I. Pada Perang Riau I (1782-1784) mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah. Dan, dalam Perang Riau II (1784–1787) mereka adalah anggota prajurit Sultan Mahmud Riayat Syah. Ketika Sultan Mahmud Riayat Syah berhijrah ke Daik-Lingga pada 1787, Rempang-Galang dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau-Lingga. Pemimpinnya Engku Muda Muhammad dan Panglima Raman yang ditunjuk oleh Sultan Mahmud. Berdasarkan catatan sejarah, pasukan Belanda dan Inggris pun berani memasuki wilayah Kesultanan Riau-Lingga. Anak-cucu merekalah sekarang yang mendiami Rempang-Galang secara turun-temurun. Pada Perang Riau itu, nenek-moyang mereka disebut Pasukan Pertikaman Kesultanan. Sejarah juga mencatat, Prajurit Pulau Rempang dan Galang ini, tertulis dalam “Tuhfat al-Nafis” karya Raja Ali Haji. Buku ini merupakan buku pintar Melayu yang dimiliki Masyarakat Riau dan Kepri. Karena itu wajar bila ada masyarakat Rempang-Galang bersumpah sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan kampungnya, karena mereka adalah keturunan pasukan Sultan Riau-Lingga. Demo dan protes masyarakat itu menunjukkan bahwa secara psikologis mereka merasa tertekan. Sebagai orang asli Melayu, mental mereka terbebani dengan pembangunan yang dirancang pemerintah. Satu sisi mereka sangat menjunjung dan bangga dengan adat budaya, tapi sisi lainnya mereka menghadapi kekuatan penguasa yang cenderung mengabaikan aspirasi mereka. Warga asli tidak menuntut banyak. Mereka hanya minta dihargai hak-hak adatnya. Pembangunan yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan ini mereka tolak, karena kerusakan habitat akan jauh lebih mahal dari nilai investasi. Pemerintah tidak mendengarkan aspirasi ini. Unjuk rasa dan bentrok ini merupakan luapan kegalauan mereka. Karakter Orang Melayu suka menerima, cinta damai, dan tidak akan berak (buang air besar) di dalam celana. Karena celana itu dia bersihkan, dicuci, dan dipakai setiap saat. Dia tidak akan mengotori celananya sendiri dengan najis. Atau sama artinya dengan orang yang membuang tinjanya di meja makan. Orang Melayu pada dasarnya, tidak akan mempermalukan dirinya, adatnya, kebudayaan, dan bangsanya. Apalagi merusak orang lain. Orang Melayu bisa diajak beriya dan sekata. Ke gunung sama mendaki, ke lurah sama menurun. Menerima titah, daulat tuanku. Asal jangan dikhianati dan tahu cara menghormati harga dirinya. Unjuk rasa ini akan terus terjadi selama pemerintah memakai pendekatan kekuasaan dan tidak peduli terhadap kelestarian warga lokal dan budayanya. Kasusnya akan seperti Wadas yang bekum kunjung selesai. Fokus yang berlebihan terhadap investasi, dengan mengorbankan lingkungan, akan menjadi api dalam sekam yang setiap saat bisa membakar apa saja. ()