Hambali Rasidi matamaduranews.com-Achmad Fauzi melukis tinta sejarah. Sebagai kader banteng (PDIP) bisa berkuasa di kandang NU. Sebagai Bupati Sumenep. Publik sudah mafhum jika Pulau Madura termasuk Kabupaten Sumenep menjadi basis kultur jamiyah Nadhlatul Ulama (NU). Adagium bhapa’ bhabu’ ghuru rato yang menisbatkan sebagai bentuk kepatuhan warga Madura juga warga Sumenep kepada sosok yang dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk pilihan politik dalam setiap konstelasi pemilu. Mulai tercerabut dari akarnya. Itu jika dilihat sepintas keterpilihan Achmad Fauzi sebagai Bupati Sumenep. Membahas hasil Pilkada Sumenep 2020 juga tergolong expired jika hanya mengulas bagaimana Achmad Fauzi yang berpasangan dengan Nyai Eva bisa menang melawan pasangan Gus Acing-Kiai Fikri yang diusung PKB-PPP-Nasdem-Demokrat-Hanura. Bagi yang mengerti realitas politik saat Pilkada Sumenep 2020 juga tak menarik jika hendak dianggap sebagai news value. Tapi, fenomena kader banteng di kandang NU Sumenep kini mulai bermetamorfosis di Pamekasan. Meski tak serupa. Setidaknya, Neng Dyah, salah satu cucu KHR Asad Syamsul Arifin Situbondo sudah mendeklarasikan diri untuk hijrah politik ke PDIP. Neng Dyah sebagai kader PKB Pamekasan saat Pileg 2019 lalu, kini disaksikan sang Bunda Nyai Makkiyah Asad-menyatakan sebagai kader banteng di Pamekasan. Apa yang dilakukan Neng Dyah juga bukan hal baru dan menarik dibahas. Toh, langkah serupa Neng Dyah sudah lama dilakukan sejumlah elit NU di tengah pusaran politik liberalisasi pragmatisme yang dipraktekkan Indonesia. Hijrah politik Neng Dyah juga terlalu jauh jika dilihat dalam konteks politik Pamekasan tahun 2024. Lantas apa yang menarik? Ada apa sebenarnya di dalam tubuh partai politik berbasis nahdliyin? Saya tak punya kapasitas mengulas kondisi parpol berbasis nahdliyin. Apalagi rumah besar politik warga NU (PKB & PPP) dalam menyalurkan aspirasi politik seperti sesak jika hanya ditampung dalam dua rumah. Itu seiring dengan meledaknya angka animo anak muda NU untuk berpolitik praktis. Saya hanya ingin bercerita politik Gus Dur. Ketika itu waktu saya mahasiswa. Tahun 1996. Gus Dur berceramah di Ponpes Mahasiswa An-Nur, Wonocolo, Surabaya. Gus Dur menyampaikan pesan ke jamaah yang hadir agar warga NU ada di mana-mana. “Warga NU harus jadi ABRI. Jadi Polisi. Jadi Bupati. Jadi Gubernur. Kalau bisa jadi Presiden,” dawuh Gus Dur dengan intonasi tinggi. Lalu disambut dengan gemuruh tepuk tangan jamaah. Waktu itu. Rezim Orde Baru. Boro-boro jadi Bupati, Gubernur atau Presiden. Warga NU jadi Ketua Umum Parpol peserta pemilu saja tak bisa. “Warga NU, hanya dibutuhkan saat pemilu. Suara warga NU menjanjikan. Setelah pesta usai, ya..diberi secuil di antara secuil kekuasaan,” kata banyak pengamat saat saya baca di koran-koran dan majalah. Maklum, waktu itu saya mahasiswa. Hanya ikut tertawa dan sengar sengir mendengar ceramah Gus Dur. Gak ngerti apa pesan tersirat yang disampaikan. Tahun 1997. Itu pemilu terakhir Orde Baru. Gus Dur mengkampanyekan Golkar. Gus Dur mengajak Mbak Tutut berkeliling ke pesantren-pesantren. Ponpes tersohor lagi. Bukan Ponpes yang santrinya puluhan orang. Para Kiai NU banyak yang tersulut. Terutama para Kiai NU yang menjadi pengurus PPP. Macam-macam responnya. Seandainya dulu ada medsos. Tak terbayang bagaimana bullying ke Gus Dur. Akrobat politik Gus Dur memang tak masuk nalar kelompok awam. Termasuk mereka yang melegasi sebagai pengamat politik, berpikir subjektif menilai Gus Dur. Pragmatis-lah. Mendukung penguasa dzalim-lah. Dan macam-macam narasi penilaiannya. Sebagai mahasiswa, saya juga bingung. Senior selalui mendoktrin anti kemapanan. Orde Baru sebagi rezim otiriter yang harus dilawan. Sementara Gus Dur. Bermesraan politik dengan Mbak Tutut. Putri Soeharto. Penguasa Orde Baru. Para Kiai yang setia ke NU juga bingung. NU sudah deklarasi di Muktamar 1984 di Situbondo. NU Kembali ke Khittah. NU tak boleh berpolitik praktis. NU sebagai organisasi masyarakat dan keagamaan. Fokus pada pemberdayaan ummat. Warga NU banyak yang miskin. NU harus memberdayakan ekonomi ummat. Ummat harus dicerdaskan. Begitu kesimpulan saya baca latarbelakang dan tujuan NU Kembali ke Khittah 1926. NU setelah Muktamar Situbondo 1984 memang fokus pemberdayaan ekonomi dan pendampingan bagi warga NU yang tertindas. Bukan ke politik. Tahun 1990. Gus Dur menggandeng pengusaha etnis China, Edwin Soeryadjaya (Tjia Han Poen). PBNU mendirikan bank. Namanya BPR Nusumma. Maksud Gus Dur, potensi ekonomi NU harus dinikmati warga NU. Bukan orang luar NU yang menikmati. Tak punya modal. PBNU sediakan pinjaman modal di BPR Nusumma. Program Gus Dur nyata. Bukan sekedar berwacana di NU. Sekarang, saya baru sadar. Pesan tersirat Gus Dur. Inilah tantangan masa depan NU. Tantangan ekonomi. Biar warga NU banyak yang kaya raya. Tak lagi disebut banyak warga NU yang kere, miskin; kata KH Said Aqil saat sambutan di pembukaan Muktamar NU ke-34 di hadapan Presiden Jokowi. Jutaan warga NU saat ini memang dihadapkan suasana gundah jika disatukan dalam dua wadah parpol yang menisbatkan diri sebagai saluran politik warga NU. Apalagi para elit NU memahami kontestasi politik praktis yang berpraktik liberal. Suara terbanyak. Itulah pemenangnya. Mengikuti guyonan netizen di grup wa. “Man laisal fulus, alamatan Mamfus. Bil fulus kullu sya’in mulus. Laisa fulus manfus,” Meme pepatah Arab di medsos ini, menyiratkan; Tanpa biaya politik. Mereka hanya tersenyum kecut. Tanpa berpikir ideal dan neko-neko. Meski ijazah paket dan tak ngerti baca tulis. Tetap meraup suara banyak hingga duduk di kursi parlemen asal bisa menaklukkan suara rakyat. Begitu pun yang dibincangkan netizen di Sumenep beberapa hari ini pasca Bupati Achmad Fauzi mengisi SO Baru dan rotasi pejabat eselon. Meski ada pejabat berlatar teknik bangunan, tak apa lah menjabat kepala bidang sekolah dasar. “Barangkali ada target program utama untuk revitalisasi gedung-gedung SD yang rusak. Biar siswa nyaman belajar,” tulis netizen.  (kempalan)