Catatan: Taufiqur Rahman Putera Khafi* matamaduranews.com-DPRD Pamekasan akan menulis sejarah ketika sukses menunaikan hak interpelasi yang melekat kepada dirinya. Rakyat akan merasa bangga kepada para wakilnya di parlemen karena sudah benar-benar menjembatani aspirasinya. Dua persoalan yang akan diangkat tentang pemanfaatan dana Covid-19 dan pengadaan mobil sehat desa, merupakan kebijakan penting dan strategis Bupati Pamekasan yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejak era reformasi, belum pernah ada interpelasi di parlemen Kabupaten Pamekasan. Tidak adanya interpelasi menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, hubungan antara eksekutif dan legislatif benar-benar harmonis. Kedua, oposisi yang dijalankan oleh partai politik di parlemen yang kalah dalam kontestasi elektoral lokal, tidak sampai kepada interpelasi dan angket karena adanya kompensasi-kompensasi. Terlepas dua asumsi di atas, yang pasti saat ini, sudah 20 anggota DPRD Pamekasan yang menandatangani pengajuan interpelasi ke pimpinan DPRD. Namun, dari 20 anggota tersebut sudah mulai ada yang berpaling muka dan mencabut tanda tangan dukungan. Fraksi Partai Demokrat terang-terangan tidak memberikan dukungan. Empat anggota Fraksi PPP membuka peluang mencabut dukungan setelah sempat memberikan dukungan. Sedang Fraksi PKB pasti akan all out menghadang laju interpelasi sebagai partai Bupati Pamekasan, Baddrud Tamam. Bagaimana dengan partai yang lain? Sepak terjang PKS, PBB, PAN, Golkar, Nasdem dan Gerindra nampaknya masih solid, kecuali ada tsunami politik parlemen. Soliditas mereka akan diadu ketika sidang paripurna penentuan Pansus. Partai-partai penggagas tersebut akan diuji nyalinya untuk menggolkan interpelasi. Jika gagal, maka stigma negatif akan melekat kepada mereka. Adanya fraksi yang menolak interpelasi hingga mencabut tanda tangan dukungan saja, sudah menuai stigma negatif dari masyarakat. Anggota DPRD dituding mencari panggung politik di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada mereka karena lemahnya kontrol terhadap eksekutif. Selain itu, minimnya peran mereka dalam merealisasikan janji-janji politik yang disampaikan ketika Pemilu. Interpelasi hanya menjadi sarana untuk menaikkan bargaining politic legislatif di mata eksekutif dalam rangka menambah pembagian program untuk anggota legislatif. Sebaliknya, kegagalan interpelasi akan menjadi pintu yang kesekian kalinya kemenangan politik Bupati Pamekasan. Masih segar ingatan publik ketika anggota DPRD Pamekasan memboikot sidang paripurna penetapan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Namun, dalam politik berlaku hukum tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Ketika kepentingan sudah terakomodasi, sudah tidak ada lagi perjuangan yang harus dimenangkan. Ketika konspirasi politik terjadi dengan mengabaikan kepentingan rakyat, maka itu akan menjadi catatan buruk sejarah politik. Sebuah novel yang ditulis Robert Harris berjudul Conspirata, mengisahkan bagaimana politik terjadi di tubuh kekaisaran Romawi di abad 63 SM. Para politikus dibutakan oleh ambisi, dirayu oleh kekuasaan dan dihancurkan oleh rakyat. Tujuh orang berebut kekuasaan. Cicero adalah konsul, Caesar pesaingnya yang muda dan bengis, Pompeius jenderal terbesar republik, Crassus orang terkaya, Cato fanatik memegang prinsip-prinsip politik, Catilina yang psikopat dan Clodius playboy yang ambisius. Kisah tokoh-tokoh tersebut menggambarkan bagaimana persekutuan dan penghianatan, kekejaman dan rayuan, kejeniusan dan kebusukan, berjalin kelindan dalam Konspirata. Namun di balik konspirasi politik yang terjadi, sosok Tiro, seorang budak yang menjadi juru tulis kepercayaan Cicero yang cerdik, humanis dan komplek, mampu mengungkap sisi rahasia sang kaisar dan kemudian menempatkannya dalam posisi orang yang paling berbahaya. Interpelasi, semoga bukan konspirasi.  *Pegiat sosial politik di komunitas Warkop Pak Saleh Pamekasan.