Taufiqurr Rahman Khafi Catatan: Taufiqur Rahman Khafi* matamaduranews.com-Pemilihan Wabup Pamekasan usai. Fattah Jasin yang dianggap sebagai imigran politik tampil sebagai jawara. Ia didukung 39 suara parlemen. Kompetitornya, Agus Mulyadi hanya meraup 3 suara. 1 suara tidak sah dan 2 anggota dewan tak memberikan hak suaranya. Kenapa pemilihan Wabup ini dianggap drama, sebab pemenangnya sudah ditentukan lebih awal. Yang kalah dianggap sebagai calon boneka. Meskipun Agus Mulyadi menyangkalnya dengan modal 7 suara dari fraksi PKB yang sejak awal melamarnya sebagai calon, nyatanya ia hanya meraup 3 suara. Berbulan-bulan sebelum pemungutan suara digelar pada Selasa (28/2/2022), mulai dari politisi amatir sampai politisi kawakan sudah bisa menebak jika mantan kepala Bappeda Jawa Timur adalah pemenangnya. Tebak-tebakan itu bukan tanpa logika. Pertama, banyak pengamat mengatakan bahwa Fattah Jasin itu ditarik ke Pamekasan sebagai kompensasi politik atas kekalahannya dalam Pilkada Sumenep. Sebab, Fattah Jasin dianggap telah memberikan karpet merah atas kemenangan politik di Pilkada Pamekasan tahun 2018 lalu. Saat itu, Fattah sedang dalam posisi sebagai Pj Bupati Pamekasan yang memiliki relasi kuat saat menjabat di Provinsi Jawa Timur. Kedua, Fattah Jasin satu-satunya figur yang memiliki kemampuan finansial untuk membiayai ongkos politik pemilihan Wakil Bupati, mulai dari dukungan partai pengusung hingga ke gerbang pemungutan suara. Lazim dalam politik, kekuatan finansial sangat mempengaruhi kemenangan. Ketiga, para wakil rakyat dinilai tidak memiliki komitmen kuat untuk memilih pengganti almarhum Raja’e dengn figur yang mampu bekerja keras, tak berurusan dengan hukum dan tidak kontroversial. Sikap wakil rakyat ini menjadi puncak kekesalahan para aktivis dan politisi yang masih memegang teguh idealisme politik. Demonstrasi dan penyampaian aspirasi politik ekstra parlemen, dianggap suara sumbang yang tak perlu disikapi serius. Cukup dianggap sebagai bagian dari drama politik. Apatisnya sikap wakil rakyat ini sudah terdeteksi sejak lama. Mereka juga pandai memainkan drama politik sebagai bentuk bargaining posisi politik. Tak pernah ada kasus tuntas yang dimainkan anggota dewan. Hitung saja mulai dari Pansus dana covid-19, Pansus mobil Sigap, Pansus pemalsuan tanda tangan dan lainnya yang tak terungkap ke publik. Kasus-kasus itu lenyap ditukar dengan kompensasi anggaran pokok pikiran rakyat. Belum lagi kompensasi finansial yang diterima wakil rakyat, semakin memperparah jarak mereka dengan kepentingan rakyat. Tunjangan perumahan dari Rp 9 juta hingga Rp 15 juta perbulan, tunjangan transportasi Rp 10 juta perbulan, kenaikan anggaran Pokir tiap tahun anggaran. Ketimpangan yang terjadi antara prestasi kerja dengan jumlah penghasilan wakil rakyat itu, membuat indeks kepercayaan rakyat menurun drastis. Tak terhitung berapa kali dalam sebulan jumlah demonstrasi di kantor dewan dilakukan kelompok ekstra parlemen, sebagai indikator menurunnya indeks kepercayaan rakyat. Polarisasi ini tentu membahayakan bagi masa depan demokrasi di Pamekasan. Makin banyak penyimpangan dari aturan politik tak tertulis yang ditoleransi. Norma-norman politik juga banyak penyimpangan. Misalkan, jual-beli proyek dari yang pasti hingga yang fiktif. Maka dari itu, hentikan drama-drama politik yang sudah terjadi. Fokuslah untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan rakyat. Tuntaskan kasus yang sudah tenggelam. Jangan sampai lembaga demokrasi merusak demokrasi dengan dalil demokrasi. Sinyal distrust dari wasit demokrasi (rakyat) perlu dikontemplasikan lebih dalam lagi bahwa yang disampaikan oleh mereka adalah kebenaran. Ini menjadi tantangan berat bagi wakil rakyat untuk mengembalikan trust rakyat yang mulai hilang. Persoalan ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur harus menjadi grand narasi dalam setiap langkah-langkah politik. Tidak semua langkah politik harus dibayar dengan transaksi politik. Jika itu terus terjadi, maka jangan salahkan jika rakyat juga melakukan transaksi yang sama dengan wakilnya. *Pegiat literasi di Lembaga Studi Arus Informasi dan Kebijakan Publik Jawa Timur