matamaduranews.com-Isu Pilkada sebenarnya tak lagi seksi dibahas di tengah Pandemi Covid-19. Tak menarik karena psikologi banyak orang lagi bercampur aduk akibat dampak virus Corona. Ada yang terbebani masalah ekonomi; hilang pekerjaan dan beban utang. Terbebani juga masalah kebebasan beraktivitas. Hendak kemana-kemana, tak lagi bebas. Terutama para politisi yang lagi aktif di DPRD. Macet kunker ke luar kota dan provinsi. Yang terbaru, ada yang terbebani masalah kesulitan menyambangi istri muda di daerah PSBB, hehe. Itu saya baca beban psikologi di sebagian besar pemilih. Bagaimana kondisi psikologi para bakal calon? Saya tak bisa menebak karena tak punya keahlian membaca bathin seseorang. Tapi, saya punya indikator beban psikologi bagi para bakal calon. Saya baca informasi beban keuangan negara yang lagi seret. APBN Indonesia lagi defisit Rp 300 sekian triliun sebelum Pandemi Corona melanda Indonesia. Setelah pandemi covid-19, defisit mencapai Rp 800 sekian triliun. Beban itu mulai terbaca setelah tiga bulan Pandemi Corona menerjang. Sehingga ada aspirasi dari Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdulah untuk mencetak uang sebagai solusi menutupi kekurangan keuangan negara. Misbakhun, politisi Golkar yang awal mula berinisiasi agar negara mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Dalil Misbakhun sederhana. Dari pada bingung menutupi defisit APBN lebih nyaman nyetak uang. "Cari pinjaman hanya menambah beban negara," katanya seperti diulas dalam catatan Dahlan Iskan. Kondisi keuangan APBN yang bermasalah pasti merembet ke APBD. Info terbaru, kondisi keuangan APBD di tiap kabupaten/kota dan provinsi mengalami penurunan hingga 30 %. Itu akibat berkurangnya transfer keuangan dari pusat ke daerah setelah DBH dan pajak gagal diterima negara. Fenomena keuangan APBD yang seret itu pasti mengganggu kelancaran alokasi program. Bahkan ada yang menilai ekstrem, APBD nanti cukup bayar gaji ASN termasuk sertifikasi guru dan biaya rutin lain. So..program infrastruktur dan Bansos-kalau pun ada-sangat minimalis. Ini hambatan pertama yang akan dihadapi kepala daerah produk Pilkada masa Pandemi Covid-19. Janji-janji politik yang digembor-gemborkan saat Pilkada akan menuai goncangan. Tak bicara cash flow setelah cost politik saat Pilkada. Termasuk attention kepada relawan-relawan yang berkeringat memenangkannya. Ditambah hambatan recovery ekonomi warga terdampak covid-19. Terutama para pelaku UMKM yang diharap bisa menjadi penggerak ekonomi warga-akan menuai problem. Kondisi keuangannya terseok-terseok setelah usahanya mandeg beberapa bulan akibat corona. Apalagi kelompok influencer yang lagi bokek, pasti menjadi tantangan tersendiri. Saban waktu mereka akan selalu cuap-cuap sekaligus menjadi corong warga yang berkeluh kesah. Begitulah..... Apa mau dikata. Tahapan Pilkada 2020 sebentar lagi dimulai. Ketua KPU Arief Budiman menjadwal 15 Juni tahapan Pilkada kembali dimulai setelah mandek akibat status bencana non alam Covid-19. Itu setelah Kemendagri, Komisi II DPR RI dan KPU RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  secara fisik dan virtual, di Jakarta, Rabu (27/5/2020). Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo merestui KPU menggelar Pilkada 9 Desember 2020. Restunya dijelaskan dalam Surat bernomor B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 yang diterima KPU dengan syarat, menerapkan protokol kesehatan mencegah wabah Covid-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin belajar dari Korea Selatan yang sukses menggelar pemilu di tengah Pandemi Covid-19. Apalagi, kata Tito obat corona belum ada. Entah sampai kapan wabah corona akan berakhir. Yang pasti, kita bersama jangan banyak berharap janji-janji politik calon terpilih bisa terpenuhi. Pemilih cukup menikmati saja agenda lima tahunan. Pesta demokrasi terlanjur diagendakan di tengah wabah corona. Siapa pun calon bupati terpilih, kita jangan banyak berharap apa-apa. Karena bupati dan wabup-nya produk masa corona. (hambali rasidi)