matamaduranews.com-BANGKALAN-Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bangkalan diduga persulit sertifikat tanah milik PT Galangan Samudera Madura (PT GSM) di Desa Sembilangan. Untuk sebuah sertifikat tanah, PT GSM harus menunggu bertahun-tahun setelah berkas diajukan. Meski pemohon sudah bersabar, hingga saat ini yang didapat hanya ketidakpastian kapan sertifikat tanah tersebut akan diterima dari BPN Bangkalan. "PT GSM ini merupakan investor yang akan mendongkrak kemajuan ekonomi di Bangkalan. Jangan sampai ada yang mempersulit PT GSM untuk merealisasikan investasinya, termasuk BPN Bangkalan," kata Kiai Imron Abdul Fattah salah satu tokoh masyarakat di Bangkalan, Kamis, 27 Januari 2022. Padahal, Lanjut Kiai Imron Fattah, Presiden Jokowi juga mengingatkan BPN untuk kepengurusan sertifikat itu adalah hak masyarakat. Sehingga, jangan sampai BPN memperlambat prosesnya. "Kami mengkritisi BPN Bangkalan di sini sebagai bagian dari upaya pengawalan investasi. Ini (pandemi Covid-19) masa sulit bagi seluruh pihak, baik itu pemilik modal ataupun pemerintah. Jadi, marilah BPN Bangkalan berbenah, jangan selalu mempersulit," ungkap Kiai Imron Fattah. Kecepatan keluarnya sertifikat tanah PT GSM tersebut juga menjadi ajang pembuktian bahwa BPN Bangkalan mampu bekerja dengan cepat. Namun, fakta yang ada justru sebaliknya BPN malah selalu mempersulit urusan sertifikat. "Dari kelengkapan administrasi PT GSM sudah lengkap. Serta surat dari Kementrian Kelautan dan Perikanan  sudah turun dan sudah diserahkan kepada BPN Bangkalan. BPN minta tanah PT GSM untuk diuruk, sudah dilakukan oleh perusahaan. Tetapi BPN Bangkalan sampai sejauh ini masih mempersulit. Kalau itu bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit," jelas Kiai Imron Fattah. Atas keterlambatan proses penerbitan sertifikat tanah tersebut, Kiai Imron Fattah mengancam bakal mendemo besar-besaran Kantor BPN Bangkalan, jika proses penerbitan sertifikat tanah PT GSM di Desa Sembilangan tak kunjung selesai. "Jika tidak segera diselesaikan, kami akan demo besar-besaran ke Kantor BPN Bangkalan. Ini semua kami lakukan demi mengawal investasi di Bangkalan agar ada peningkatan ekonomi yang lebih maju. Jangan lagi ada yang berbelit-berbelit. Yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan, jangan diruwetkan," tegasnya. (sae)