matamaduranews.com-Lama tak bersuara lantang. Dewan Pendidikan Kabupaten (DPK) Sumenep kini mulai berani bersuara lantang ke publik terkait carut marut dunia Pendidikan Kabupaten Sumenep. Hasil investigasi di lapangan terkait dunia pendidikan di Sumenep. DPK Sumenep menyampaikan secara tertulis ke Bupati Sumenep Achmad Fauzi pada acara silaturrahim DPK Sumenep dengan Bupati Fauzi, di ruang VIP Rumah Dinas Bupati Sumenep, Senin, 10 Oktober 2022. Usai pertemuan. Juru bicara DPK Sumenep, Busri Toha memberi keterangan tertulis ke media hasil silaturahmi dengan Bupati Sumenep. Salah satu isi pertemuan itu yang dianggap fenomenal oleh media adalah: banyak Kepala Sekolah Dasar Negeri (Kasek SD) yang ditempat tugaskan jauh dari tempat tinggalnya. Dikonfirmasi via WhatsApp, Ketua DPK Sumenep, Mulyadi tak menyebut pasti jumlah Kasek SD yang bertugas jauh dari tempat tinggalnya. Mulyadi berlasan, data di lapangan berdasar sampel saat anggota DPK Sumenep turun ke sejumlah sekolah. "Yang ditemui di lapangan berdasar sampel, jumlahnya banyak. Soal angka pasti belum dihitung," terang Mulyadi. Berdasar keterangan tertulis, DPK Sumenep memberikan saran dan rekomendasi untuk Pembenahan atau Perbaikan dunia pendidikan Sumenep. Saran yang disampaikan tertulis itu, antara lain, Kepala sekolah yang masih di jabat PLT segera didefinitipkan apabila memenuhi persyaratan. Penugasan kepala sekolah harus memprioritaskan kepala sekolah terdekat dengan sekolah. Selain itu, saran DPK Sumenep ke Bupati Fauzi adalah: penerapan Perbup Literasi perlu dimaksimalkan. Sekolah dasar (SD) yang tidak maksimal dalam PPDB, pemerataan penempatan guru, dan hasil pertemuan Dewan Pendidikan se-Indonesia di Solo beberapa waktu lalu. Menurut Mulyadi, dari berbagai kajian data yang dilakukan DPK Sumenep, sistem zonasi dalam PPDB perlu menggunakan dasar wilayah administratif bukan wilayah geografis. Lanjut Mulyadi, pemenuhan dan pemerataan guru (PNS/PPPK) di semua satuan pendidikan penting disegerakan. Termasuk Peran Komite Sekolah yang tidak begitu aktif, butuh pembinaan dan penyegaran kembali. Selain itu, jarak antara sekolah SD dengan MI yang berdekatan (Dikepung MI), harus melakukan koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama lebih-lebih setiap menjelang PBDB. ”Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai atau kurang representative perlu Dinas Pendidikan menerbitkan regulasi / diskresi penggunaan dana Bos dan lain-lain,” terang dosen STKIP ini. Hasil kegiatan Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan se Indonesia, DPK Sumenep mendorong dan ikut serta dalam pembentukan FKDP Kabupaten Kota se Indonesia. Rekomendasi DPK Sumenep dalam Rakor DP Kab. Kota se Indonesia; RUU Sisdiknas harus dikaji ulang, guru dan Komite Sekolah harus terlegal formalkan, kembalikan bunyi pasal 127 ayat 1-10 yang tertuang dalam draf RUU versi April 2022, kembalikan bunyi pasal 56 UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, dan Dewan Pendidikan Kab. Sumenep akan terus konsisten memperjuangkan hak profesional yang melekat dalam diri guru dan Komite Sekolah. Sementara, Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengatakan, dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan dibutuhkan sinergi semua pihaknya. Menurutnya, pembenahan dalam dunia pendidikan harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan. “Semua usulan dari DPK Sumenep akan kita sampaikan ke OPD terkait. Dan memang, pembenahan di lingkungan dinas pendidikan harus dilakukan dengan cermat. Tidak boleh terburu-buru. Harus ada pendekatan yang tepat dalam melakukan pemberdayaan,” ujarnya. Bupati Fauzi juga menegaskan komitmen dirinya untuk selalu melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. “Saya sering sampaikan pada kepala OPD untuk melakukan pendekatan yang tepat dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Tidak ada kata tidak bisa. Semuanya bisa. Tinggal kecermatan dan optimisme kita dalam memajukan Sumenep,” jelasnya. Selain itu, penting untuk duduk bersama antara Dinas Pendidikan dan Kemenag Sumenep, sehingga tidak ada tumpang tindih lembah di tingkat bawah. ”Semua ini, akan segera kami komunikasikan dengan Dinas terkait. Sekali lagi, tidak ada kata tidak bisa, tetapi bisa. Agar tersimpan dalam memory kita bahwa memiliki optimisme tinggi untuk kemajuan pendidikan di Sumenep,” pungkasnya. (*)